TANJUNG-Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Artadi meninjau SDN 1 Jenggala, Kamis (10/8). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kelanjutan rencana rehabilitasi ruang kelas baru (RKB) melalui bantuan program pokok pikiran (Pokir) miliknya. ”Saya harus klarifikasi dulu ini, supaya tidak terkesan politis apa-apa ini. Jangan sampai dibilang menjelang Pileg baru turun memperhatikan itu,” ujarnya.
Dikatakannya, kondisi SDN 1 Jenggala tersebut sudah berlangsung hampir dua tahun. Setelah pengecekan, semua pihak terkait berkumpul untuk mendengar kondisi anggaran yang disampaikan Kepala Dikbudpora. Namun rupanya untuk membangun kembali bangunan SDN 1 Jenggala itu hanya bisa mengusulkan ke pusat.
Pada pengusulan di 2022 lalu, sekolah ini belum mendapatkan bantuan pusat. Akhir tahun lalu, pihaknya mencoba menggunakan anggaran Rp 200 juta dari Pokir untuk itu. Namun, lagi-lagi rencana tersebut mengalami kendala. ”Hingga akhirnya tahun ini baru bisa dianggarkan dan kita eksekusi,” bebernya.
Berbicara soal SDN 1 Jenggala, Politisi Gerindra ini menginginkan agar menjadi prioritas tahun depan. Beberapa alasan Artadi di antaranya, lokasi sekolah ini berada tengah ibu kota, dan bangunan huntara sekolah kini sudah lapuk. ”Jadi wajib dia, kalau tidak rehab sekarang kasihan mereka itu, huntara sudah tidak layak karena mau roboh,” terangnya.
Anggaran Pokir untuk rehab kelas ini diakui Artadi sangat kecil. Sebab itu, tidak semua kelas SDN 1 Jenggala ini bisa diperbaiki. ”Yang penting tahun ini anak-anak bisa belajar di tempat yang nyaman, RKB yang akan direhab ini diupayakan tidak pakai Huntara lagi,” katanya.
Dirinya menegaskan, kondisi sekolah SDN 1 Jenggala ini sudah diatensi sejak dua tahun lalu. Namun dikarenakan kendala laporan data Dapodiknya yang amburadul, mereka tidak bisa mendapatkan bantuan pusat. ”Dari anggaran Rp 200 juta itu, palingan 2-3 kelas yang bisa dikerjakan, itu pun masih meraba-raba,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala SDN 1 Jenggala Marzuki mengatakan, kondisi sekolahnya ini sudah dilaporkan ke Dikbudpora KLU. ”Dinas sudah melakukan kewajibannya. Dinas termasuk DPR hingga PUPR juga sudah turun ke sini,” terangnya. (fer/r9)
Editor : Galih Mps