LombokPost-Bawaslu Lombok Utara mengadakan rapat evaluasi kinerja dalam pengelolaan informasi dan komunikasi Pilkada Serentak 2024, Jumat (7/2). Dari evaluasi itu, ada beberapa catatan yang perlu menjadi bahan perbaikan ke depan.
Salah satunya, Bawaslu KLU diharapkan terus memberikan edukasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan maupun penindakan pelanggaran. Sebab, dari hasil evaluasi, laporan masyarakat ke Bawaslu masih sangat minim.
”Yang datang lapor itu yang masih jarang, lebih banyak menyampaikan informasi awal, misalnya melalui call center,” kata Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri.
Hasan menjelaskan dari beberapa temuan dugaan pelanggaran merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan informasi awal dari masyarakat. Menurutnya, ada beberapa alasan yang menyebabkan minimnya laporan itu. Di antaranya, masyarakat malas datang melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan.
”Di UU juga belum ada secara leterelek perlindungan saksi. Sehingga masyarakat merasa takut atau ada kekhawatiran kalau melapor langsung,” jelas Hasan.
Laporan masyarakat berarti, pelapor sendiri yang mengumpulkan alat bukti terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan. Seperti mampu membuktikan bagaimana modus pelanggaran, hingga menyiapkan saksi. ”Sementara kalau informasi awal adalah masyarakat hanya kasih info kemudian Bawaslu yang melakukan penindakan,” imbuhnya.
Sehingga walaupun laporan minim, tetapi pencegahan maupun penindakan yang berasal dari temuan bawaslu dan informasi awal masyarakat sudah cukup banyak. Dengan begitu, Hasan Basri menyimpulkan, secara umum partisipasi masyarakat KLU terhadap pencegahan dan pengawasan sudah sangat bagus. ”Di Lombok Utara itu dibangun 10 kampung pengawasan,” katanya.
Ketua Bawaslu Lombok Utara Deni Hartawan menambahkan, pihaknya secara masif telah mengadakan berbagai kegiatan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Termasuk juga sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan pemilu.
Deni menegaskan bahwa transparansi dalam penyampaian informasi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, Bawaslu KLU terus berupaya menyajikan informasi akurat dan terpercaya. (bib/r8)
Editor : Rury Anjas Andita