LombokPost-Kemunculan ritel modern di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal menjadi perhatian serius Bupati KLU Najmul Akhyar. Pemkab akan mengevaluasi perizinan ritel modern yang ada.
Najmul menyampaikan, dia tidak akan segan menindak tegas tempat usaha yang melanggar aturan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) saat ini tengah melakukan identifikasi. ”Kalau ada yang tanpa izin akan kami hentikan,” katanya.
Menurut Najmul, persaingan usaha sebenarnya hal wajar. Akan tetapi tidak seimbang jika pelaku usaha kecil harus bersaing dengan ritel modern. Sehingga jumlah ritel modern tidak boleh terlalu banyak, apalagi akan mematikan usaha masyarakat di sekitarnya.
Karena itu, dia juga akan berusaha menekan pertumbuhan ritel modern. Dia malah akan mengaktifkan kembali Bumdes Mart. ”Nanti 20 persen DD untuk pengembangan Bumdes Mart. Kalau diperhatikan dengan baik akan berkembang,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD KLU Agus Jasmani juga berharap agar ada ketegasan pemerintah daerah. Dia menilai, semakin banyak pertokoan modern, akan mematikan usaha-usaha kecil di sekitarnya. Sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi lokal. ”Pengusaha-pengusaha kecil dengan modal pas-pasan akan kalah saing,” jelas Agus
Agus mengatakan legislatif akan segera berkoordinasi langsung dengan Bupati KLU Najmul Akhyar. Dengan harapan, bupati meninjau kembali izin dan perjanjian yang ada. Dia menekankan agar bupati berani bersikap tegas.
”Kami juga meminta agar proses ini berjalan transparan dan melibatkan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan publik,” tambah politisi PKB itu.
Bupati diminta tidak pandang bulu dalam menindak setiap pelanggaran. Ketegasan pemerintah daerah terkait hal ini sangat dibutuhkan. ”Jika ditemukan pelanggaran, evaluasi hingga pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar,” pungkasnya. (bib/r8)
Editor : Rury Anjas Andita