LombokPost-Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menjajal promosi desa wisata. Untuk kepentingan itu, bupati akan menandatangani kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KLU.
”Bupati dan PHRI Lombok Utara akan melakukan MoU dalam mempromosikan desa wisata. Ini merupakan bagian dari program 99 hari kerja bupati dan wakil bupati,” kata Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara Dende Dewi Tresni Budi Astuti.
Dia menjelaskan MoU tersebut meliputi promosi kepariwisataan secara umum. Misalnya pemda menargetkan kunjungan ke gili bisa mencapai 3.000 wisatawan per hari. ”Wisatawan juga bisa menikmati destinasi kita yang ada di darat,” ujarnya.
Artinya, wisatawan yang ke tiga gili dapat lebih maksimal menikmati destinasi yang ada di daratan. Tidak hanya lewat. ”Destinasi-destinasi yang ada di darat cukup banyak, tentunya menawarkan pesona alamnya yang indah,” cetusnya.
Dende menyebut wisawata air terjun yang hampir ada di setiap tempat. Hanya saja, saat ini belum banyak yang mengetahuinya karena belum dipromosikan secara masif. Dengan adanya rencana MoU tersebut, memberikan lampu hijau bagi pengelola desa wisata untuk mempromosikan potensi wisatanya secara luas.
”Kita ingin ada kerjasama yang tertuang antara desa dengan teman-teman hotel di gili, termasuk hotel di darat. Sekaligus mempromosikan desa wisata. Tapi kita pakai pilot project tiga desa wisata dulu, yakni Senaru, Genggelang dan Menggala,” terang Dende.
Tiga desa wisata itu dipilih karena dekat dengan tiga gili. Nantinya, wisatawan yang datang ke gili menginap lebih lama dengan cara menjual paket-paket wisata yang melibatkan desa wisata. Melalui inisiatif ini, diharapkan pertumbuhan di sektor pariwisata merata. ”Tidak hanya di kawasan gili, tetapi juga di desa-desa sekitar yang memiliki potensi wisata yang luar biasa,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah sangat mendukung upaya promosi pariwisata. Dia mengatakan, pemerintah memang harus terus berinovasi agar semua destinasi yang ada juga dikenal para wisawatan.
Tetapi yang tidak kalah penting, pemerintah juga harus memperhatikan perawatan fasilitas pendukung wisata. Karena sejauh ini banyak fasilitas yang jarang tersentuh perawatan sehingga rusak begitu saja. (bib/r8)
Editor : Pujo Nugroho