LombokPost - Pemda Kabupaten Lombok Utara diminta menseriusi penyelesaian pembangunan rumah tahan gempa (RTG).
Pasalnya, ada beberapa persoalan terkait ini. Di samping ada yang belum dibangun, ada juga ribuan unit RTG yang sudah dibangun tapi belum ada pembayaran.
Seperti yang diketahui, beberapa unit RTG dikerjakan aplikator. Sayangnya, sampai saat ini aplikator belum menerima pembayaran dari pemerintah.
”Kalau memang tidak ada kejelasan, kami bongkar saja RTG yang sudah dibangun itu,” kata Ketua Forum Aplikator KLU Masaun Dimas.
Masaun menjelaskan aplikator membangunkan rumah korban terdampak gempa 2018 lalu itu dengan cara berutang di bank.
Sementara, pihak perbankan hampir setiap hari melakukan penagihan.
”Jadi kalau memang tidak ada kejelasan, kami akan bongkar seluruh RTG yang sudah kami bangun,” tegasnya.
Ada sekitar 1.200 unit RTG yang dibangun para aplikator. Seluruhnya belum ada pembayaran dari pemerintah pusat.
Dari jumlah itu, ada yang sudah selesai 100 persen, 50 persen, bahkan ada yang baru dibuatkan fondasi.
RTG tersebut merata di semua kecamatan. Beberapa unit tidak dilanjutkan pekerjaannya karena belum adanya kejelasan soal pembayaran. ”Kami tidak mau hanya janji palsu, hanya PHP dari tahun 2022,” katanya.
Untuk menyampaikan aspirasi ini, Forum Aplikator mendatangi Kantor DPRD KLU, Selasa (8/7). Mereka meminta agar eksekutif dan legislatif bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut. Yaitu proaktif menanyakan ke pusat kendala tidak adanya kejelasan pembayaran.
”Kalau kami modal sendiri, kami sedekahkan RTG itu kepada masyarakat. Tapi karena kami berutang dan utang itu harus dibayar, maka bagaimana pertanggungjawaban eksekutif dan legislatif terhadap persoalan ini,” tandasnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU M. Zaldi Rahadian mengatakan ada yang belum dibayar karena alokasi anggaran yang tersedia di pusat tidak mencukupi. ”Sisanya inilah yang kita usulkan supaya bisa diselesaikan,” katanya.
Dia menerangkan, berdasarkan perintah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pihaknya diminta membuatkan usulan. Seluruh dokumen sudah disampaikan ke BNPB. Dokumen tersebut berisi hal-hal yang berkaitan dengan RTG, misalnya berapa unit yang belum dibangun, termasuk RTG yang sudah dibangun aplikator tapi belum ada pembayaran.
”Kita optimis tahun ini bisa diselesaikan, karena apa yang kita lakukan perintah dari BNPB dan kita ikuti setiap tahapan sesuai dengan yang diperintahkan,” jelasnya.
Ketua DPRD KLU Agus Jasmani menjelaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan aplikator dan warga. Yaitu dengan meminta Komisi III bersama BPBD untuk meminta penjelasan BNPB secara langsung.
Tetapi berdasarkan penjelasan BPBD, kemungkinan September nanti sudah ada kepastian dari BNPB. Tetapi upaya jemput bola akan tetap dilakukan. Termasuk juga mendorong bupati agar mengupayakan pembiayaan dari sumber anggaran yang lain.
”Kami pasti mendorong supaya RTG ini selesai. Jika belum ada kejelasan dari BNPB, apakah nanti daerah langsung menganggarkan lewat RTLH, nanti kita pelajari regulasinya. Kalau boleh kami minta bupati menyelesaikan,” kata Agus. (bib/r8)
Editor : Pujo Nugroho