LombokPost – Plt Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sudirsah Sujanto menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD KLU wajib tegak lurus.
Sudirsah meminta mereka mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah. Baik di tingkat pusat maupun daerah.
Penegasan ini disampaikan Sudirsah usai memimpin Rakor DPC dan dan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerindra KLU, kemarin (5/8).
Rapat tersebut difokuskan pada penguatan konsolidasi internal dan sinergi dalam menjalankan arah kebijakan partai.
Terutama dalam mendukung program-program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
”Kami menggelar rakor ini sebagai langkah konsolidasi untuk memperkuat sinergi dalam mengawal program strategis nasional. Ini adalah instruksi langsung DPP. Fraksi Gerindra di KLU harus menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah,” tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB ini.
Dalam arahannya, Sudirsah secara khusus menyoroti implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ini merupakan salah satu program unggulan nasional.
Dirinya meminta seluruh kader dan fraksi di daerah turut mengawal agar program agar maksimal.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya mendukung program Koperasi Merah Putih (KMP).
Sebab koperasi Merah Putih dinilai sebagai pilar pemberdayaan ekonomi kerakyatan di daerah.
”Kader Gerindra harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Koperasi Merah Putih adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat perekonomian rakyat, dan ini harus dikawal sampai tingkat bawah,” terangnya.
Sudirsah juga menegaskan, Fraksi Gerindra wajib mendukung penuh kebijakan Pemda KLU saat ini.
Hal ini, menurutnya sejalan dengan semangat menjaga stabilitas politik. Sekaligus memastikan kelancaran program strategis pemerintah di daerah.
”Instruksi dari DPP jelas, seluruh fraksi di daerah wajib mendukung kebijakan kepala daerah, terutama jika sejalan dengan visi nasional. Fraksi kami harus menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah kabupaten,” jelas Sudirsah.
Ia juga meminta seluruh anggota fraksi untuk intens menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemda.
Tujuannya, agar tidak ada celah yang menghambat pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.
”Koordinasi aktif antara fraksi dan eksekutif menjadi kunci agar kebijakan pusat bisa diimplementasikan dengan tepat di Lombok Utara,” pungkasnya. (fer/r8)
Editor : Jelo Sangaji