Kenaikan ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ketua DPRD KLU Agus Jasmani membenarkan kalau ada kenaikan PAD. Yaitu disepakati meningkat menjadi Rp 341,61 miliar dari target sebelumnya Rp 303,21 miliar.
"Angka ini disesuaikan dengan RPJMD 2025–2029, sekaligus mencerminkan keyakinan legislatif akan potensi fiskal Lombok Utara yang semakin berkembang," katanya.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD KLU Zakaria Abdillah menambahkan, kenaikan target PAD merupakan hasil kajian mendalam terhadap potensi riil daerah.
“Banggar menilai PAD KLU harus naik karena tren pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Belum lagi potensi sektor pariwisata, perikanan, serta sektor jasa. Sehingga sangat realistis ada kenaikan PAD.
"Oleh sebab itu, angka target PAD 2026 kita sesuaikan menjadi Rp341,61 miliar,” ujar Zakaria Abdillah.
Potensi utama PAD Lombok Utara memang bersumber dari sektor pariwisata, yang menjadi sumber terbesar.
Dengan kawasan unggulan seperti Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, serta destinasi baru di wilayah Bayan dan Kayangan, peluang peningkatan pajak hotel, restoran, dan retribusi pariwisata dinilai sangat besar.
Selain itu, rencana pengembangan pariwisata bahari di Teluk Nare juga diharapkan memperkuat basis penerimaan daerah.
Selain pariwisata, katanya, sektor lain yang berpotensi menyumbang PAD adalah retribusi pasar tradisional, pengelolaan parkir, hingga kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD menilai jika pengelolaan BUMD seperti PDAM Amerta Dayan Gunung dan PT Tata Tunaq Berkah dapat diperkuat, maka kontribusinya ke kas daerah bisa meningkat secara signifikan.
Belum lagi optimalisasi di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. "Banyak potensi yang bisa didorong menjadi sumber PAD,” kata Zakaria.
Editor : Siti Aeny Maryam