LombokPost– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan progres positif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Hingga triwulan ketiga, realisasi PAD telah menembus angka lebih dari Rp 300 miliar.
Kepala Bapenda KLU Tri Dharma Sudiana menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari pelayanan maksimal kepada wajib pajak (WP).
Ke depan, koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan.
Kata dia, realisasi pendapatan daerah triwulan ketiga sudah mencapai target.
Seperti yang diketahui, pada tahun 2025 ini, target PAD Lombok Utara dari berbagai sektor sebesar Rp 303 miliar.
Tri Dharma mengatakanian PAD KLU sepanjang tahun ini menunjukkan perkembangan yang konsisten.
Pada triwulan pertama berhasil mencapai 15 persen, kemudian meningkat menjadi 50 persen pada triwulan kedua, dan kini di triwulan ketiga sudah mendekati 100 persen.
Padahal triwulan ketiga atau hingga akhir September nanti, capaian PAD ditarget 75 persen.
Akan tetapi faktanya saat ini sudah di atas 90 persen. Dengan capaian saat ini, realiasasi PAD hingga akhir tahun ini diyakini akan melebihi angka 100 persen.
Sebagai strategi mendongkrak sektor pendapatan, Tri Dharma menekankan pentingnya turun langsung menemui masyarakat, dan membangun komunikasi.
"Sekaligus menumbuhkan kesadaran mereka mengenai kewajiban membayar pajak,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya masih adanya wajib pajak yang belum patuh.
Untuk itu, Bapenda KLU berkomitmen meningkatkan edukasi tentang pentingnya pajak serta melakukan pendataan aset secara lebih terarah agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan memperkuat kolaborasi dan komunikasi, Tri optimistis PAD Lombok Utara akan terus meningkat.
Peningkatan itu diharapkan mampu menjadi penopang utama pembangunan daerah yang berkesinambungan.
"Kita optimis mencapai target itu, bahkan lebih. Tentu dengan dukungan dari semua pihak, terutama kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak," pungkasnya.
Anggota Komisi II DPRD KLU Artadi berharap agar Bapenda melakukan pemutakhiran data semua obyek pajak atau WP. Sebab, sejauh ini masih ada WP yang belum terdata.
"Berapa hotel, restoran. Makanya perlu ada support anggaran dalam rangka pemutakhiran data itu," katanya.
Kebutuhan anggaran untuk pemutakhiran data serta operasional penagihan sekitar Rp 2,2 miliar. Dia berharap, di APBD perubahan ini tidak ada efesiensi untuk Bapenda dalam rangka memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
"Jangan hanya ditarget, tapi anggaran tidak dikasih," ujar Artadi.
Editor : Jelo Sangaji