Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

KLU Raih Penghargaan Daerah dengan Peningkatan PTL RHP Paling Progresif di NTB

Habibul Adnan • Selasa, 9 Desember 2025 | 20:54 WIB
KLU Raih Penghargaan Daerah dengan Peningkatan PTL RHP Paling Progresif di NTB
KLU Raih Penghargaan Daerah dengan Peningkatan PTL RHP Paling Progresif di NTB

 

LombokPost – Kabupaten Lombok Utara (KLU) meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menetapkan KLU sebagai daerah dengan peningkatan capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTL RHP) paling progresif di NTB.

Inspektur Inspektorat KLU Heryanto menyampaikan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa capaian PTL RHP KLU kini berada pada angka 82,57 persen, meningkat dari 73,18 persen pada semester sebelumnya.

Dengan peningkatan sebesar 9,39 persen itu berhasil mengangkat peringkat KLU dari posisi 11 menjadi posisi 7 di tingkat provinsi.

Heryanto menjelaskan, sejak tahun 2010 hingga kini, total rekomendasi BPK untuk KLU berjumlah 747 poin.

Dari jumlah itu, 616 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan sesuai, 128 belum sesuai, 2 belum ditindaklanjuti, dan 1 poin dinyatakan tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan sah.

Menurut Heryanto, capaian tersebut menjadi bukti keseriusan inspektorat dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus mencegah potensi penyimpangan.

Meski demikian, ia mengakui bahwa KLU masih perlu bekerja lebih keras untuk mengejar enam daerah lain di NTB dengan capaian lebih tinggi.

Karena itu, penguatan fungsi pengawasan akan terus menjadi prioritas.

Heryanto juga menyinggung pengalamannya mendampingi Tim Audit BPK sejak ia dilantik pada 1 Agustus 2025 lalu.

Dalam Audit PDRT, BPK tidak hanya menyampaikan temuan terkait kebocoran Pendapatan Daerah, tetapi juga memberikan informasi penting tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dimaksimalkan.

Informasi tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan RAPBD 2026, yang menghasilkan keputusan menaikkan target PAD dari Rp 341 miliar menjadi Rp 370 miliar, atau meningkat Rp 29 miliar.

Ia berharap BPK terus memberikan pendampingan kepada inspektorat daerah.

Termasuk membuka peluang bagi inspektorat KLU untuk terlibat langsung dalam proses audit agar kompetensi auditor daerah semakin meningkat.

Heryanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kinerja inspektorat.

Mulai dari Kepala Perwakilan BPK NTB, Koordinator Pengawasan, Dalnis Karina, Ketua Tim Beny beserta anggota, hingga para inspektur senior di provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih atas dorongan dan motivasi yang diberikan kepada kami untuk bekerja lebih baik,” ujarnya.

Editor : Prihadi Zoldic
#Lombok Utara dapat penghargaan BPK #penghargaan dari BPK #Pemda Lombok Utara #Pemda KLU