LombokPost - Pelaksanaan Car Free Day (CFD) di jalan raya Tanjung dinilai perlu dikaji ulang. Pasalnya, sejauh ini dinilai menimbulkan persoalan karena belum tersedianya jalan alternatif yang memadai bagi kendaraan, khususnya kendaraan besar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Hakamah menerangkan, belum adanya jalan alternatif malah menganggu para pengendara. Mereka tidak bisa melintas saat CFD berlangsung.
Apalagi lokasi pelaksanaan CFD merupakan jalur utama. Sementara jalur alternatif yang tersedia, seperti jalur Dusun Keroya dan Lading-lading, memiliki badan jalan yang sempit sehingga tidak memungkinkan dilalui kendaraan besar. “Perlu dikaji ulang," kata Hakamah.
Politisi Partai Gerindra itu mengusulkan agar CFD dipindahkan ke jalur satu Jalan Pantai Impos.
Menurutnya, ruas jalan tersebut cukup representatif untuk pelaksanaan CFD karena panjang jalannya memadai dan arus lalu lintasnya tidak terlalu ramai.
“Jalan Pantai Impos ini cukup panjang dan relatif sepi kendaraan, sangat cocok untuk CFD sementara waktu,” jelasnya.
Ke depan, Jalur Pantai Impos difungsikan sebagai jalan alternatif utama. Dengan demikian, pelaksanaan CFD bisa kembali dilakukan di lokasi semula, yakni di depan Lapangan Tanjung pada jalur dua, tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas.
Hakamah menekankan bahwa dirinya mendukung penuh kegiatan CFD. Dia menilai, CFD memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
Bisa menjadi wadah bagi warga untuk berolahraga, berjalan-jalan bersama keluarga, sekaligus mendorong geliat wisata kuliner dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, tegasnya, CFD sangat penting sebagai ruang publik, tempat masyarakat jalan-jalan dan wisata kuliner.
Tapi jangan sampai pelaksanaannya justru merugikan pengguna jalan dan pengusaha lain.
Baca Juga: Bupati Lombok Utara Serahkan 17 Kendaraan Operasional kepada Kadus
“Kita dorong jalan alternatif segera dibangun dan bisa selesai pada tahun 2026, sehingga CFD bisa berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak negatif,” pungkas Hakamah.
Sementara itu Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar sebelumnya menyatakan, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan CFD.
Termasuk juga penataan pedagang maupun pengaturan lalu lintas.
“Evaluasi terhadap CFD akan terus dilakukan. Termasuk penyediaan jalur alternatif bagi pengguna jalan saat CFD berlangsung,” ujar Najmul.
Editor : Prihadi Zoldic