Saat ini tercatat sudah ada 18 unit dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah melayani penerima manfaat.
Jumlah itu dipastikan akan terus bertambah. Pasalnya, saat ini tercatat ada enam SPPG lainnya dijadwalkan segera menyusul beroperasi.
"Sementara 10 SPPG masih dalam proses pembangunan," kata Koordinator SPPG Wilayah Lombok Utara Adi Pratama.
Adi Pratama mengatakan, keberadaan SPPG memberikan dampak signifikan terhadap pembukaan lapangan pekerjaan.
Rata-rata dalam satu SPPG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja, mulai dari tenaga dapur hingga distribusi.
Dampaknya tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi juga dirasakan di sektor pertanian dan peternakan.
"Bahan pangan yang digunakan berasal dari petani dan peternak lokal,” tambah Adi Pratama.
Menurut Adi, hal tersebut menunjukkan bahwa program MBG memiliki peran strategis dan harus dijaga bersama agar berjalan berkelanjutan.
Namun, kelancaran program ini membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk mitra, juru masak, dan karyawan.
“Kalau salah satu tidak berjalan, maka seluruh sistem tidak berjalan. Harapan kami, semua pihak bisa saling mendukung untuk menyukseskan program ini,” katanya.
Adi juga mengakui dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah persoalan. Ia meminta masyarakat bersikap bijak ketika menemukan kekurangan di lapangan.
"Komplain diharapkan disampaikan langsung kepada kepala SPPG atau dapur terkait, bukan diumbar melalui media sosial," sarannya.
Baca Juga: Belum Terima SK, PPPK Paruh Waktu KLU Dipastikan TMT per 1 Januari
Kalau dibesarkan di medsos misalnya, justru akan menghambat kelancaran program tersebut. Karena itu, sebaiknya dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
"Kami minta diterima dengan lapang dada dan dikoordinasikan agar bisa diperbaiki,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri. Dia menegaskan, Program MBG tidak akan berjalan tanpa dukungan semua pihak.
Dia juga mengingatkan setiap SPPG agar memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
“SPPG yang sudah beroperasi tinggal bagaimana kita awasi bersama. Kalau ada masalah seperti dugaan keracunan, tidak serta-merta disimpulkan karena MBG. Harus dicek dulu sumber permasalahannya,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah selalu membuka ruang pelaporan melalui koordinator wilayah untuk dicarikan solusi.
Apabila terjadi kejadian serius, SPPG dapat ditutup sementara hingga ada kepastian hasil pemeriksaan.
Wabup Kusmalahadi mengatakan, Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak, menekan angka stunting, serta menciptakan generasi penerus yang sehat.
Karena itu, berharap SPPG agar lebih profesional dengan memperhatikan penyajian makanan yang bergizi. "Menu yang lebih variatif dan berkualitas," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida