Hal ini ditandai dengan peresmian kantor baru Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) oleh Bupati Lombok Utara, pada Sabtu (10/1).
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyampaikan rasa syukur atas peresmiklan Gedung UPTD PPA.
"Ini sebagai satu langkah strategis dalam rangka memperbaiki KLU dari segala sisi," kata Bupati Najmul.
Pembangunan Lombok Utara tidak tidak sebatas soal maupun gedung. Akan tetapi juga memperhatikan aspek pembangunan moral masyarakat.
Keberadaan UPTD PPA ini diharapkan mampu meminimalisir anak-anak yang menikah di usia dini. "Jadi, ini sekaligus membangun moral," imbuh Najmul.
Menurutnya, jika angka perkawinan anak tetap tinggi, maka daerah ini dihadapkan pada siklus persoalan sosial yang jauh lebih besar di masa depan.
"Oleh sebab itu, keberadaan kawan-kawan di PPA memiliki posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam memutus rantai persoalan tersebut," tambahnya
Bupati sangat berharap, adanya gedung UPTD PPA tidak hanya menyelesaikan masalah sebagaimana rutinitas setiap hari.
Akan tetapi lebih dari itu, dijadikan sebagai tempat diskusi dalam mencari persoalan jangka panjang dalam menyematkan generasi masa depan.
"Dengan fasilitas gedung yang representatif, tersedianya sekretariat, serta ruang diskusi yang memadai, saya berharap tempat ini menjadi pusat solusi," tegas Bupati Najmul.
Bisa dimanfaatkan sebagai ruang berdialog guna membedah berbagai persoalan. "Pastikan setiap kegiatan di sini bersifat produktif bagi perlindungan anak-anak kita," pesannya.
Kepala Dinas Sosial PPA Lombok Utara Faturahman menyampaikan, bahwa pembangunan gedung UPTD PPA ini merupakan bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
"Ini merupakan DAK pertama di Kementerian PPA, dan Lombok Utara satu-satunya di NTB yang memperoleh DAK Fisik untuk pembangunan kantor UPTD PPA. Kedepannya kita akan berjuang untuk mendapatkan kantor Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)", ucap Kadis Sosial.
Pembangunannya menelan anggaran sekitar Rp 1,9 miliar, yang terdiri atas Rp1,6 miliar untuk konstruksi fisik dan Rpb300 juta untuk pengadaan perlengkapan furnitur (mebel) kantor.
Fathurrahman mengaku, bantuan gedung ini diberikan karena performa UPTD PPA Lombok Utara dinilai sangat proaktif.
Di mana Kementerian PPPA mencatat efektivitas KLU dalam pelaporan data tindak kekerasan secara cepat dan akurat melalui aplikasi Simfoni.
Editor : Kimda Farida