LombokPost - Pemkab Kabupaten Lombok Utara berkomitmen mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Bahkan targetnya mampu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Gugus Tugas KLA Tahun 2026. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, yang juga Ketua Gugus Tugas KLA, membuka kegiatan tersebut dengan penekanan kuat pada pentingnya inovasi.
Bagi Kusmalahadi, mempertahankan predikat bukanlah perkara rutinitas administratif semata. Ada tuntutan untuk terus berbenah, menghadirkan terobosan, dan memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi anak-anak di Lombok Utara.
Hal ini sangat penting di tengah tuntutan yang kian kompleks terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. ”Kalau kita tidak berinovasi, perjalanan kita akan begitu-begitu saja,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Lombok Utara Kebut Proyek KPBU PJU, Anggarannya Tembus Rp 133 Miliar
Pernyataan itu mencerminkan kesadaran bahwa capaian KLA bukan garis akhir. Justru, setiap peningkatan predikat membawa konsekuensi berupa standar yang lebih tinggi. Artinya, kerja-kerja perlindungan anak harus semakin terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Ia pun mengapresiasi kerja kolektif seluruh anggota gugus tugas yang selama ini telah berkontribusi dalam mengantarkan Lombok Utara meraih predikat KLA. Namun apresiasi itu sekaligus menjadi pengingat bahwa kerja ke depan bukan lebih ringan.
Di lapangan, implementasi program KLA kerap dihadapkan pada beragam kendala. Mulai dari keterbatasan sumber daya hingga tantangan koordinasi lintas sektor. Karena itu, Kusmalahadi menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan.
Baca Juga: Sengketa Berakhir! Pemda KLU Eksekusi Pustu Senaru, Langsung Difungsikan untuk Posyandu
Menurutnya, kekuatan KLA terletak pada kolaborasi. Tidak hanya perangkat daerah, tetapi juga lembaga vertikal, dunia usaha, hingga masyarakat yang harus bergerak dalam satu irama.
Salah satu aspek yang turut disoroti adalah pentingnya data yang akurat. Dalam konteks ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Utara dinilai memiliki peran strategis.
Data statistik bukan sekadar angka. Ia menjadi dasar dalam membaca kondisi riil masyarakat sekaligus acuan dalam menilai capaian KLA. ”Saya berharap semua pihak bisa mendukung kegiatan sensus ini,” ujarnya.
Menurutnya, mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak berarti menjaga komitmen jangka panjang terhadap generasi masa depan. Sehingga bukan sebatas memenuhi indikator penilaian. ”Tetapi memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya,” tutupnya.
Editor : Pujo Nugroho