LombokPost – Kondisi penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih jauh dari ideal.
Dari total kebutuhan sekitar 10 ribu titik lampu penerangan jalan, saat ini baru tersedia sekitar 4.300 titik.
Ironisnya, dari jumlah tersebut hanya sekitar 3.200 titik yang dalam kondisi menyala.
Sekretaris Dinas Perhubungan KLU Ali Imron mengakui, keterbatasan jumlah lampu aktif masih menjadi tantangan pemerintah daerah dalam memberikan layanan penerangan jalan yang merata bagi masyarakat.
“Belum seluruh titik penerangan jalan berfungsi optimal. Ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah,” ujarnya.
Minimnya lampu jalan aktif menyebabkan sejumlah ruas jalan masih gelap pada malam hari.
Terutama di beberapa wilayah permukiman dan jalur penghubung antar desa.
Dishub KLU terus berupaya melakukan penambahan dan perbaikan fasilitas penerangan jalan secara bertahap.
Namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan PJU yang ideal.
Ali Imron menambahkan, saat ini sebagian besar penerangan jalan di KLU masih menggunakan jaringan PLN.
Pada 2025 tercatat terdapat 29 paket PJU menggunakan jaringan PLN. Selain itu, pemerintah daerah juga memanfaatkan sistem Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 12 paket.
Selain persoalan jumlah titik lampu, pemerintah daerah juga harus menanggung biaya operasional yang cukup besar untuk pembayaran listrik PJU.
Dalam setahun, kebutuhan anggaran pembayaran listrik penerangan jalan mencapai sekitar Rp 2 miliar, dengan pengeluaran per bulan berkisar Rp 100 juta.
Karena itu, Pemkab Lombok Utara memproyeksikan anggaran pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga: Klub Sepatu Roda Mandalika Inlineskate Borong Medali di Ajang Champ of The Champ
Jika pada 2025 anggaran PPJ sebesar Rp 14 miliar, maka pada 2026 diperkirakan naik menjadi Rp 16 miliar.
“Kenaikan anggaran PPJ disebabkan adanya penambahan pelanggan penerangan jalan umum,” terang Ali Imron.
Ketua LSM Jaringan Masyarakat Peduli Lombok Utara (JAMPI-LU) Adi Purmanto menilai penerangan jalan merupakan bagian dari layanan infrastruktur dasar yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
Karena itu, dia mendukung rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan PJU perlu segera terealisasi.
“PJU ini salah satu layanan infrastruktur dasar. Sangat perlu disegerakan KPBU PJU yang sudah direncanakan pemerintah,” katanya.
Baca Juga: Pemda KLU Usulkan Rehabilitasi dan Pembangunan Sejumlah Jaringan Irigasi
Adi berharap pemerintah daerah segera memperjelas progres pelaksanaan KPBU PJU yang selama ini diwacanakan.
Sebab keberadaan lampu jalan dinilai menjadi indikator penting bagi keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana proses KPBU PJU tersebut berjalan. Apakah saat ini sudah ada progres atau sebatas hanya wacana.
“Kami ingin tahu proses KPBU PJU ini sudah sampai di mana,” tandasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post