LombokPost – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapatkan suntikan bantuan infrastruktur irigasi dari pemerintah pusat.
Anggaran tersebut juga bersumber dari Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) NTB.
Nilai bantuan ini cukup besar, yaitu lebih dari Rp 7,9 miliar. Keuangan itu digelontorkan untuk memperkuat sektor pertanian di tengah keterbatasan kemampuan APBD daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU Tresnahadi mengatakan, bantuan itu diperoleh melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan BPLIP NTB.
“Kita berhasil mendapatkan tiga program bantuan irigasi,” ujarnya.
Tiga program yang diperoleh tersebut meliputi rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan.
Baca Juga: Bupati Najmul Ingin Masyarakat Merasakan Kemeriahan HUT ke-18 Kabupaten Lombok Utara
Untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemerintah pusat mengalokasikan bantuan bagi 40 kelompok tani (poktan).
Masing-masing kelompok mendapatkan anggaran Rp 100 juta, sehingga total bantuan mencapai Rp 4 miliar.
Selain itu, sebanyak 23 kelompok tani akan menerima bantuan irigasi perpompaan senilai Rp 134 juta per kelompok atau sekitar Rp 3,08 miliar.
Program ini diperuntukkan bagi lahan pertanian yang berada di wilayah lebih tinggi dari sumber air.
“Program ini sangat penting untuk mengairi sawah-sawah yang berada di atas sumber air sehingga produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sedangkan bantuan irigasi perpipaan diberikan kepada 11 poktan dengan nilai Rp 94 juta per kelompok. Sehingga total anggaran yang diterima sekitar Rp 1,03 miliar.
Tresnahadi menjelaskan, seluruh bantuan dilaksanakan dengan sistem swakelola. Artinya, pembangunan infrastruktur irigasi dikerjakan langsung oleh kelompok tani penerima manfaat.
"Kami di dinas hanya memfasilitasi dan melakukan pendampingan,” terangnya.
Ia menambahkan, peluang KLU untuk mendapatkan tambahan bantuan masih terbuka.
Pasalnya, BPLIP NTB memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup luas, meliputi Bali, NTB, NTT, Maluku, hingga Papua.
Editor : Kimda Farida