LombokPost – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Rusdianto memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai pengadaan kendaraan dinas bagi kepala dusun (kadus).
Dalam pernyataannya dia menegaskan tidak pernah menolak program pengadaan motor dinas bagi para kadus.
Kritik yang sempat disampaikannya semata-mata sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD agar pemerintah daerah tetap memberi perhatian terhadap persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
“Pengadaan motor dinas kadus itu sudah dibahas di Banggar, sudah disahkan dalam RAPBD, sehingga tidak mungkin lagi dibatalkan,” tegas Rusdianto.
Ia menjelaskan, pernyataannya sebelumnya merupakan bagian dari hak politik sebagai anggota legislatif. Terlebih dirinya berada di posisi oposisi yang memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Baca Juga: Pemda KLU Siapkan Seleksi Dua Kepala OPD, Segera Bentuk Pansel
Menurut Politis PBB itu, polemik yang berkembang seharusnya tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap program kendaraan dinas kepala dusun.
“Kalau pun ada yang salah memahami pernyataan saya, hari ini saya tegaskan kembali bahwa saya tidak pernah menolak program tersebut,” ujarnya.
Rusdianto mengatakan, dirinya menekankan kepada pemerintah daerah agar tetap fokus pada sejumlah persoalan prioritas yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
Penekanan tersebut bukan berarti dia memijta pemerintah membatalkan pelaksanaan program kendaraan dinas kadus.
Artinya, Tegas Rusdianto, pengadaan sepeda motor Kadus harus tetap direalisasikan, dengan memperhatikan juga skala prioritas yang lain.
Baca Juga: Tenun Lombok Utara Sukses Curi Perhatian pada Puncak HUT ke 46 Dekranas di Makassar
Sedikitnya terdapat tiga persoalan besar yang dinilainya membutuhkan perhatian serius. Yakni penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur jalan, dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Menurut dia, persoalan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Saat ini terdapat 13 desa di Lombok Utara yang setiap tahun mengalami kekeringan.
Di sisi lain, krisis air bersih di kawasan Tiga Gili juga dinilai belum menemukan solusi permanen. “Masalah air bersih ini masih menjadi persoalan serius yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah,” katanya.
Baca Juga: Lombok Utara Resmi Jadi Tuan Rumah MTQH Provinsi NTB
Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di berbagai desa juga masih banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga yang melakukan aksi simbolis dengan menanam pohon pisang di ruas jalan rusak sebagai bentuk protes.
“Masalah jalan hampir terjadi di semua desa. Masyarakat terus mengeluh karena banyak ruas jalan yang rusak. Belum lagi persoalan kemiskinan ekstrem yang sampai hari ini masih membutuhkan langkah konkret,” imbuhnya.
Karena itu, Rusdianto berharap pengadaan motor dinas kepala dusun tidak menggeser perhatian pemerintah terhadap program-program yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Baca Juga: Samuele Ricci, Yunus Musah, dan Fikayo Tomori Siap Dilepas AC Milan
“Motor untuk kadus silakan jalan, saya mendukung. Tetapi jangan sampai kebutuhan masyarakat seperti air bersih, jalan, dan penanganan kemiskinan justru terabaikan,” tegasnya.
Ia juga memastikan siap membantu apabila masih terdapat kepala dusun yang belum memperoleh kendaraan dinas karena pelaksanaan program dilakukan secara bertahap.
Melalui program pokok pikiran (pokir) DPRD, dirinya akan berupaya membantu pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun di daerah pemilihannya yang belum mendapatkan giliran.
“Kalau nanti masih ada kadus di dapil saya yang belum mendapat motor karena dilakukan bertahap, saya siap membantu melalui program pokir,” ujar Rusdianto.
Baca Juga: UT Mataram-Pemkab KLU Jalin Kerja Sama Penguatan SDM
Rusdianto juga membantah anggapan bahwa pernyataannya telah membenturkan kepentingan kepala dusun dengan masyarakat.
Ia mengaku telah bertemu langsung dengan para kepala dusun untuk menyamakan persepsi.
Menurutnya, para kadus tidak hanya membutuhkan dukungan fasilitas operasional, tetapi juga memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan persoalan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
“Kami sudah duduk bersama dengan para kadus. Tidak ada niat membenturkan. Justru kami sepakat untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.
Baca Juga: Prioritas AC Milan, Tambahan 1 Gelandang Kreatif di Belakang Striker
Dia menegaskan, program kendaraan dinas kadus sudah clear dan tidak mungkin dibatalkan. Rusdianto hanya ingin mengingatkan agar di samping menjalankan visi-misi itu, pemerintah daerah juga tetap fokus menuntaskan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,.
Editor : Prihadi ZoldicSumber : Lombok Post