LombokPost — Krisis air bersih di Gili Trawangan belum juga menemukan titik terang. Meski Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai melakukan dropping air, pasokan tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata.
Kepala Dusun Gili Trawangan M. Husni mengatakan, dropping air memang sudah dilakukan. Namun, jumlah yang dikirim masih sangat terbatas. “Per hari ini ada dropping," terangnya kepada Lombok Post, kemarin (8/9).
Menurut Husni, volume tersebut sangat jauh dibandingkan pasokan ketika penyediaan air masih dilakukan melalui sistem seawater reverse osmosis (SWRO) oleh PT TCN.
“Karena air yang didropping itu kan ambil dari daratan, sementara kebutuhan di daratan masih kurang,” ujarnya.
Husni mengungkapkan, ada dua tandon air yang dropping. Masing-masing tandon memiliki kapasitas sekitar 5.500 liter. Namun, dalam praktiknya, tandon tidak diisi full, diperkirakam hanya setengah,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui pasokan tersebut setidaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Hanya saja, jumlahnya masih jauh dari harapan.
Baca Juga: Atasi Krisis Air Bersih di Gili Trawangan, Sudirsah Sujanto Dorong Solusi Pipa Bawah Laut
Kondisi kelangkaan air juga membuat harga air di Gili Trawangan melonjak. Untuk satu galon air isi ulang yang digunakan memenuhi kebutuhan mandi, masyarakat harus membayar sekitar Rp 20 ribu. “Tidak bisa dipungkiri dengan kondisi saat ini pasti harga air mahal,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah meminta pemerintah daerah bergerak cepat mencari jalan keluar. Menurutnya, persoalan air di kawasan Gili tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut kenyamanan wisatawan sekaligus keberlangsungan sektor pariwisata daerah.
Hakamah mengaku menerima langsung keluhan dari masyarakat Gili maupun pelaku usaha pariwisata. Salah satu informasi yang diterimanya menyebut banyak tamu meninggalkan kawasan wisata setelah mengalami persoalan ketersediaan air.
“Ini persoalan tidak bisa kita diamkan begitu saja. Apalagi sekarang high season. Jangan sampai tamu-tamu kita kecewa,” kata Hakamah.
Baca Juga: Ancam Citra Pariwisata NTB, Dewan Lobar-KLU Desak Langkah Cepat Penanganan Krisis Air Gili Trawangan
Menurutnya, wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, merupakan bagian penting dari pergerakan ekonomi di kawasan Gili. Jika persoalan air terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan pengusaha, tetapi juga pemerintah daerah.
Hakamah mendorong Pemerintah Provinsi NTB ikut turun tangan apabila persoalan tersebut tidak kunjung mendapatkan penyelesaian di tingkat kabupaten. “Visi-misi Gubernur, pariwisata mendunia. Mendunianya ini, air tidak ada. Malu kita,” tegasnya.
Untuk jangka pendek, Hakamah menilai pemerintah perlu mengambil langkah darurat agar suplai air kembali tersedia. Ia menyebut perpanjangan kebijakan atau diskresi dapat dipertimbangkan sembari pemerintah menyiapkan solusi permanen.
Baca Juga: Pemda KLU Ambil Langkah Darurat, Droping Air ke Gili Trawangan
Krisis air bersih ini telah berlangsung sejak Kamis (3/9) sekitar pukul 00.00 WITA. Gangguan pasokan terjadi setelah adanya penyesuaian operasional transisional SWRO yang selama ini menjadi salah satu sumber penyediaan air bersih di kawasan Gili Trawangan.
Sistem tersebut merupakan bagian dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah berencana mengubah sistem penyediaan air dari SWRO menjadi Beach Well.
Namun, sistem baru tersebut masih dalam proses penyelesaian teknis, perizinan, serta pengendalian lingkungan. Persoalan transisi inilah yang kini membuat kebutuhan air bersih di Gili Trawangan belum sepenuhnya terpenuhi.
Editor : Kimda Farida