Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Dompu Tahan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Sori Paranggi

L
Penulis: Lombok Post Online❯

 

TAHAN: Penyidik Kejari Dompu menahan tiga tersangka kasus korupsi rehabilitasi DI Sori Paranggi, Dompu, Rabu (7/1).
TAHAN: Penyidik Kejari Dompu menahan tiga tersangka kasus korupsi rehabilitasi DI Sori Paranggi, Dompu, Rabu (7/1).

LombokPost - Kejari Dompu akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek rehabilitasi daerah irigasi Sori Paranggi tahun 2020.


Advertisement

Tersangka masing-masing berinisial AM, AB, dan AS.

Ketiganya langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan, Rabu malam (7/1).

Advertisement

"Ketiganya langsung ditahan di Lapas Kelas IIB Dompu hingga 20 hari ke depan," kata Kasi Intelejen Kejari Dompu Eko Joni Waluyo, Rabu (7/1).

Menurut Joni, sebelum ditahan, tiga tersangka menjalani pemeriksaan sebagai saksi hingga malam hari.

Selanjutnya, penyidik menaikan status AM, AB, dan AS menjadi tersangka.

"Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang sah untuk ditetapkan sebagai tersangka," jelas dia.

Ketiga tersangka masing-masing memiliki peran berbeda.

Tersangka AM merupakan pelaksana pekerjaan lapangan yang menggunakan atau meminjam legalitas perusahaan CV Moris Diak untuk melaksanakan pekerjaan.

Kemudian, tersangka AB selalu direktur CV Moris Diak.

Dalam kasus ini, AB bertindak sebagai pihak yang meminjamkan perusahaan CV Moris Diak kepada tersangka AM untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam proses lelang/tender pada proyek terkait.

Sedangkan, tersangka AS, bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus pejabat penandatangan kontrak pada surat perjanjian kontrak nomor 012/Kontrak/KPA/DI SORI PARANGGI/DPUPR/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 2.155.093.000.

"Dari hasil audit Inspektorat NTB, nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp 638.538.058," sebut dia.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 604 juncto Pasal 20c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jlo/r5)

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kasus Korupsi Kotaraja Jadi Peringatan bagi Kades di Lombok Timur

Kasus Korupsi Kotaraja Jadi Peringatan bagi Kades di Lombok Timur

Pemkab Lombok Timur (Lotim) memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Desa Kotaraja, tidak terganggu.

Kejari Lotim Kawal Proyek hingga Penagihan Pajak

Kejari Lotim Kawal Proyek hingga Penagihan Pajak

Pemkab Lombok Timur bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim memperpanjang nota kesepahaman bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha

Dugaan Korupsi KONI Sumbawa Barat Diadukan ke Kejati NTB

Dugaan Korupsi KONI Sumbawa Barat Diadukan ke Kejati NTB

Pengelolaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer