Gaji PPPK Penuh Waktu dan Paro Waktu Kota Bima Habiskan Rp 142 Miliar
LombokPost-Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin mengungkapkan kondisi keuangan daerah Kota Bima pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima 2026 tercatat hanya sekitar Rp 790 miliar, turun Rp 303 miliar dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 1,093 triliun.
“Total pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp 716 miliar, turun Rp 352 miliar dibandingkan total pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp 1,069 triliun,” kata Aji Man sapaan wali kota, Selasa (6/1).
Baca Juga: Fakhrunraji Jadi Sekda Kota Bima, Ini Pesan Wali Kota
Di tengah penurunan pendapatan daerah yang tajam, Aji Man menyebutkan kebutuhan belanja pegawai justru mengalami peningkatan signifikan. Hal itu terutama dipicu penerimaan PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paro Waktu 2025.
“Total kebutuhan gaji PPPK Penuh Waktu dan Paro Waktu tahun 2026 mencapai Rp 142 miliar, atau naik Rp 45 miliar dibandingkan kebutuhan gaji PPPK tahun 2025,” jelasnya.
Menurut wali kota, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan realitas yang harus dihadapi bersama. "Dengan kondisi anggaran yang menurun drastis, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara lebih cermat, bijak, dan bertanggung jawab agar program prioritas tetap berjalan," tegas dia.
Menanggapi berbagai isu dan opini yang berkembang di masyarakat, Aji Man menegaskan, Pemkot Bima tetap berkomitmen melanjutkan sejumlah program strategis pada tahun 2026.
Di antaranya kelanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima sebesar Rp 32 miliar, pengadaan tanah untuk dukungan proyek NUFReP Rp 10 miliar, pengaspalan jalan tersebar Rp 5 miliar, serta pembangunan drainase pendukung NUFReP Rp 3 miliar.
Selain itu, Pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan Lapangan Serasuba sebagai bagian dari penataan kawasan wisata religi dan budaya sebesar Rp 5 miliar, Program Keluarga Harapan (PKH) daerah Rp 3 miliar, serta bantuan rumah layak huni Rp 1,4 miliar.
“Hibah kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin Rp 2,5 miliar, dukungan pelaksanaan MTQ dari tingkat kelurahan hingga kota, serta honor guru ngaji, imam, marbot, ketua RT dan RW tetap diberikan,” tegasnya.
Wali Kota juga mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bima untuk menjadi corong informasi yang baik kepada masyarakat terkait kondisi keuangan daerah.
“Sampaikan dengan jujur dan berimbang bahwa kondisi keuangan daerah tahun 2026 memang tidak mudah, namun pemerintah tetap berkomitmen bekerja keras, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya.
“Kepada kurang lebih 8 ribu ASN se-Kota Bima, saya imbau jadilah corong informasi pemerintah yang baik bagi masyarakat,” sambung Aji Man.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
