Pemprov NTB Dorong Pemkab Bima Matangkan Tata Kelola Pabrik Garam

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Muslim mengatakan, telah membahas percepatan pembangunan sektor maritim di Bima.

Fokus utama pembahasan, yaitu penguatan tata kelola bangunan dan fasilitas pabrik garam agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara optimal. "Saya sudah turun ke Pemkab Bima dan ditemui Wabup Bima. Kami bahas soal tata kelola pabrik garam," katanya, Minggu (18/1).

Diketahui, pembangunan pabrik garam yang berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Bima menelan anggaran Rp 10 miliar tahun 2025. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menghibahkan ke Pemkab Bima.

Pemprov NTB menyoroti pentingnya kejelasan arah pengelolaan pabrik garam. Mengingat, hingga saat ini koperasi pengelola belum memiliki dokumen business plan dan peta mitigasi risiko.

“Tanpa perencanaan bisnis yang jelas, pengelolaan pabrik garam dikhawatirkan tidak memiliki target dan keberlanjutan ke depan,” jelasnya.

Selain pabrik garam, Muslim membahas finalisasi usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang direncanakan berlokasi di Desa Kore, Kecamatan Sanggar. Lokasi ini dinilai strategis karena memiliki potensi perikanan unggulan, seperti ikan tuna, marlin, dan berbagai komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi lainnya.

"Kami juga mendiskusikan peta jalan peningkatan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Bima," ujarnya.

Upaya tersebut meliputi optimalisasi fungsi tempat pelelangan ikan (TPI) serta dorongan penerbitan peraturan bupati terkait pembinaan kegiatan usaha di sektor perikanan. "Termasuk penegakan hukum melalui sanksi administrasi berupa denda sesuai kewenangan daerah," tandasnya.

Wakil Bupati Bima Irfan Zubaidy menegaskan komitmen untuk mendorong optimalisasi pengelolaan pabrik garam agar menjadi agenda prioritas pada tahun 2026. "Pengelolaan aset tersebut berjalan lebih profesional dan produktif jadi atensi kami," katanya.

Dia berharap, Pemprov NTB dan Pemkab Bima dapat mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi. Sekaligus mendukung hilirisasi industri agrokemaritiman secara berkelanjutan di NTB.