Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ratusan Honorer Non-Database Tolak PHK Massal, Ini Kata Pj Sekda Dompu

M
Penulis: M Islamuddin❯
Ratusan honorer non-database BKN Dompu menggelar aksi penolakan di-PHK, Selasa (20/1).
Ratusan honorer non-database BKN Dompu menggelar aksi penolakan di-PHK, Selasa (20/1).

LombokPost-Ratusan tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Dompu menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD dan Bupati Dompu, Selasa (20/1). Mereka menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dikabarkan akan dilakukan Pemda Dompu.


Advertisement

Penjabat (PJ) Sekda Dompu Khairul Insyan mengatakan, Pemkab Dompu dalam membuat sebuah kebijakan selalu berdasarkan pada regulasi yang ada. "Apa yang dilakukan Pemda Dompu terkait yang dikeluhkan oleh para tenaga honorer non-database BKN merupakan bentuk ketaatan pada peraturan yang lebih tinggi," katanya, Rabu (21/1).

Menurutnya, jika Pemda Dompu membuat sebuah kebijakan yang bertentangan dengan peraturan atau regulasi yang lebih tinggi, maka secara hukum akan disalahkan. "Kebijakan yang tidak sesuai aturan itu tidak boleh terjadi. Pemda Dompu Bersikap tegas dan akan taat pada aturan yang ada," jelas dia.

Mengenai nasib honorer non-database, dia mengaku, pihaknya telah berinisiatif mengajak tenaga honorer dengan menunjuk dua orang perwakilannya bersama Pemda Dompu beraudiensi dengan pemerintah pusat.

Advertisement

"Honorer sepakat beraudiensi dengan pemerintah pusat dan menyampaikan semua hal yang menjadi unek-unek. Rencana keberangkatannya hari Kamis ini," ungkap Pj Sekda.

Sebelumnya, salah seorang honorer Syamsudin mengatakan, rencana PHK massal tersebut sangat merugikan tenaga honorer yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut. “Kalau kami di-PHK, bagaimana nasib anak istri kami. Kami butuh pekerjaan untuk biaya hidup keluarga,” katanya.

Dia menegaskan, tuntutan utama massa aksi hanya satu, yakni meminta DPRD Dompu mengeluarkan rekomendasi penolakan terhadap PHK massal tenaga honorer non-database BKN. “Anggota DPRD harus ikut menyuarakan penolakan. Itu saja tuntutan kami,” tegasnya.

Advertisement

Ketua DPRD Dompu Muttakun mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan resmi terkait PHK massal tenaga honorer non-database BKN. DPRD, kata dia, akan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif dan berencana menemui jajaran BKN bersama perwakilan tenaga honorer untuk memastikan kejelasan nasib mereka.

“Kami pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Dompu menyatakan, sampai hari ini DPRD menganggap tenaga honorer non-database BKN tidak pernah di-PHK atau dirumahkan,” tegas Muttakun di hadapan massa aksi. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Koordinasi dengan Pusat, Bupati Dompu Kawal Langsung Program Bedah Rumah

Koordinasi dengan Pusat, Bupati Dompu Kawal Langsung Program Bedah Rumah

Pemkab Dompu mulai memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi Program Bedah Rumah bagi masyarakat

DPRD dan Pemkab Dompu Sepakati KUA-PPAS 2027, Anggaran Diarahkan untuk Kesejahteraan Warga

DPRD dan Pemkab Dompu Sepakati KUA-PPAS 2027, Anggaran Diarahkan untuk Kesejahteraan Warga

Pemkab Dompu bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Kesepakatan ter

Pemkab Dompu Bangun Dua Food Court Senilai Rp 2,95 Miliar

Pemkab Dompu Bangun Dua Food Court Senilai Rp 2,95 Miliar

Pemkab Dompu membangun dua kawasan food court di Jalan Gajah Mada dan Bhayangkara dengan total anggaran sekitar Rp 2,95 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer