Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Akhirnya 2.920 Honorer Non-Database di Kabupaten Dompu Diakomodir 

L
Penulis: Lombok Post Online❯

 


Advertisement

AKHIRNYA DIAKOMODIR: Ratusan honorer non-database BKN Dompu menggelar aksi penolakan di-PHK, Januari lalu.
AKHIRNYA DIAKOMODIR: Ratusan honorer non-database BKN Dompu menggelar aksi penolakan di-PHK, Januari lalu.

LombokPost - Nasib ribuan tenaga honorer non-database di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu akhirnya menemukan titik terang.

Bupati Dompu Bambang Firdaus memastikan sebanyak 2.920 honorer non-database akan diakomodir dan dipekerjakan kembali sesuai dengan tempat pengabdian masing-masing.

Advertisement

“Tenaga kesehatan kita akomodir melalui pengangkatan sebagai tenaga kontrak BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Untuk guru, diakomodir dengan syarat terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sedangkan tenaga teknis diserahkan kepada OPD teknis masing-masing,” kata Bupati Dompu Bambang, Rabu (25/2).

Dia menjelaskan, pengangkatan tenaga kesehatan merujuk pada ketentuan BLUD. Pemkab Dompu telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 85 Tahun 2025 sebagai dasar hukum. Perekrutan tenaga BLUD pun telah dilaksanakan di RSUD Dompu dan RSUD Manggelewa.

Advertisement

Sementara, untuk tenaga guru, Kepala Dinas Dikpora Dompu telah mengeluarkan surat edaran pada Januari 2026 kepada seluruh sekolah. Surat tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk mempertahankan tenaga guru yang masih terdata di Dapodik.

“Untuk gaji guru sesuai petunjuk dana BOS. Di situ disebut secara eksplisit bahwa 20 persen dapat digunakan untuk membayar gaji non-ASN,” ungkap Bambang.

Bambang juga mengaku telah mengutus sejumlah pejabat ke pemerintah pusat guna meminta kelonggaran regulasi. Tujuannya agar guru dan tenaga kependidikan yang telah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu tetap bisa menerima gaji melalui dana BOS.

Adapun untuk tenaga teknis, Bambang menyerahkan pengaturannya kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga terbit regulasi baru dari pemerintah pusat.

“Teknis saya serahkan ke dinas masing-masing untuk mengatur, dengan catatan tidak ada SK apa pun dari daerah,” tegasnya.

Diketahui, jumlah honorer non-database di Kabupaten Dompu mencapai 2.920 orang. Rinciannya, tenaga guru sebanyak 1.453 orang, tenaga teknis 900 orang, dan tenaga kesehatan 567 orang.

Kepala Dinas Dikpora Dompu Rifaid mengungkapkan, pihaknya baru saja melakukan konsolidasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dia menyebut Kementerian tengah menyiapkan regulasi baru terkait nasib honorer non database.

“Mengayomi mereka itu penjelasan lisan dari Dirjen DTK Kemendikdasmen. Mereka meminta kepada pemda untuk tidak merumahkan mereka. Kementerian sedang berupaya mencari solusi terbaik,” ujar Rifaid.

Terkait skema gaji, dia mengatakan masih menunggu kebijakan resmi dari kementerian. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK honorer pada 2026 karena terbentur aturan perundang-undangan. “Kita ini tidak berhak membuat SK 2026. Belum ada ruang untuk meng-SK-kan honorer,” katanya.

Namun demikian, pemerintah daerah bersama Kemenpan-RB dan BKN tengah menyiasati agar para guru tetap dapat menerima insentif dari pusat. Skema yang diupayakan yakni insentif Rp 400 ribu bagi non-sertifikasi dan Rp 2 juta bagi yang sudah sertifikasi, sepanjang mereka masih tercatat di Dapodik.

“Kesimpulannya mereka tetap ada di Dapodik, walaupun belum ada keputusan siapa yang menandatangani SK. Yang non database sekitar 1.300-an juga banyak ikut CPNS, terutama yang usia muda masuk 2024-2025,” jelas Rifaid.

Jumlah Tenaga Honorer Non-Database Pemkab Dompu

- Tenaga Guru 1.453 Orang

- Tenaga Teknis 900 Orang

- Tenaga Kesehatan 567

Total: 2.920 Orang

Sumber: Pemkab Dompu

(jlo/gun/r5)

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rekrut 150 Tenaga BLUD, RSUD NTB Anggarkan Rp 7 Miliar untuk Gaji

Rekrut 150 Tenaga BLUD, RSUD NTB Anggarkan Rp 7 Miliar untuk Gaji

RSUD NTB membuka 150 formasi tenaga kontrak BLUD dengan anggaran penggajian Rp 7 miliar untuk memenuhi kebutuhan SDM rumah sakit.

Tenaga Kesehatan Pesisir Diperkuat Tangani Cedera Penyelaman

Tenaga Kesehatan Pesisir Diperkuat Tangani Cedera Penyelaman

65 tenaga kesehatan di kawasan wisata selam Lombok mengikuti pelatihan penanganan awal dan rujukan pasien dengan cedera penyelaman.

383 Nakes dan 68 Ambulans Disiapkan untuk MotoGP Mandalika 2026

383 Nakes dan 68 Ambulans Disiapkan untuk MotoGP Mandalika 2026

Dikes NTB menyiapkan 383 tenaga kesehatan, ambulans, tenda medis, dan pos kesehatan untuk mendukung MotoGP Mandalika 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer