LombokPost-Pemkab Dompu menyatakan kesiapan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai instruksi pemerintah pusat, meski dinilai kurang relevan dengan kondisi daerah.
Penjabat (Pj) Sekda Dompu Khairul Insyan, mengatakan, kebijakan WFH pada dasarnya lebih cocok diterapkan di wilayah perkotaan dengan tingkat kemacetan dan mobilitas tinggi.
“Memang benar, kondisi di kota besar dengan kemacetan parah sangat cocok dengan WFH. Namun di Dompu yang jarak tempuh tidak terlalu jauh dan lalu lintas tidak terlalu padat, kebutuhan praktisnya berbeda,” katanya, Selasa (7/4).
Baca Juga: Bupati Bambang Buka Gerbang Wisata Hiu Paus Soro, Jadi Magnet Baru Pariwisata di Dompu
Meski demikian, Khairul menegaskan Pemkab Dompu tetap akan menjalankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi secara nasional.
Menurutnya, kebijakan dari pemerintah pusat telah melalui berbagai pertimbangan strategis, mulai dari efisiensi anggaran, penghematan energi, hingga langkah antisipatif terhadap kondisi tertentu di masa depan. “Sebagai bagian dari sistem yang sama, kita harus siap menjalankan arahan tersebut,” katanya.
Pemkab Dompu, lanjutnya, akan menyesuaikan mekanisme pelaksanaan WFH agar tidak mengganggu kualitas pelayanan publik maupun kinerja ASN di daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
"Dengan penerapan WFH, diharapkan seluruh perangkat daerah tetap dapat bekerja optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
