Gegara Proyek Bendungan, Petani di KSB Tak Diizinkan Tanam, Dewan Meradang
LombokPost-DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dibuat meradang. Surat yang dikeluarkan Pengamat Pengairan Wilayah Taliwang, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) yang ditujukan ke Dinas Pertanian KSB melarang petani melakukan penanaman pada musim tanam (MT) ketiga.
‘’Kami sudah panggil pengamat pengairannya, termasuk Kabid Pengairan Dinas PUPR. Kami minta penjelasan resmi terkait surat itu,’’ tegas Anggota Komisi II DPRD Sumbawa Barat, Iwan Irawan, Rabu (26/8).
Surat dengan nomor 32/DPUPR-PP/VIII/2026 tertanggal 21 Agustus 2026 itu ditujukan kepada Dinas Pertanian KSB. Isinya, tidak mengizinkan petani melakukan penanaman lantaran adanya proyek rehabilitasi bendung dan saluran daerah irigasi (DI) Kalimantong I.
‘’Akibat surat ini, petani keberatan. Kenapa? Karena mereka saat ini sudah melakukan penanaman. Suratnya pun telat diberitahukan kepada petani,’’ tegas politisi PAN ini.
Baca Juga: Dinilai Mubazir, HNSI Sumbawa Barat Desak Proyek Kampung Nelayan Labuhan Lalar Dihentikan
Pasca surat tersebut dikeluarkan, DPRD KSB memberikan respon tegas. ‘’Kami langsung menggelar rapat lintas komisi (Komisi II dan Komisi III). Gabungan komisi ini meminta harus ada solusi dari surat tersebut untuk petani,’’ katanya tegas.
Parahnya, setelah dilakukan pendalaman, pekerjaan rehabilitasi yang akan dilaksanakan di tempat itu tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan. Dalam surat itu proyek tersebut mencakup rehabilitasi bendung dan saluran irigasi, namun fakta proyek itu hanya dikhususkan untuk rehabilitasi bendungan. Tidak menganggu salurah DI irigasi.
‘’Kami sudah minta suratnya direvisi. Karena tidak ada pekerjaan rehabilitasi saluran DI, hanya bendung saja. Ini saja sudah salah. Tapi dampaknya di bawah cukup besar,’’ sesalnya.
Kepanikan petani cukup beralasan. Sebab saat ini sudah ada sekitar 60 hektare lahan pertanian yang menggunakan saluran irigasi ini menanam.
‘’Harusnya ada ganti rugi, tapi penjelasan dinas tidak ada. Keputusannya, kita minta suratnya direvisi kedua apapun dan bagaimanapun caranya air tetap harus ada selama pekerjaan itu berlangsung,’’ ingatnya.
Diketahui, proyek rehabilitasi ini hanya menyentuh bendungan. Proyek Sipari dengan nilai pekerjaan Rp 16 miliar bersumber dari APBD NTB ini tidak mencakup perbaikan maupun rehabilitasi saluran irigasi. ‘’Kami bukannya tidak mendukung program (proyek) dari Pemrov NTB. Kita tetap dukung perbaikan bendung Kalimantong I ini. Tapi jangan sampai petani kami yang jadi korban,’’ tegas Anggota Komisi III DPRD Santri Yusmulyadi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
