62 Mantan Kepsek di Dompu Protes Status Jadi Tendik, Sertifikasi Terancam Hilang

LombokPost-Gelombang protes 62 mantan kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Dompu belum mereda. Mereka mempersoalkan perubahan status setelah dimutasi dari jabatan kepsek menjadi tenaga kependidikan (tendik) atau tenaga administrasi.

Para mantan kepsek menilai perubahan status tersebut berpotensi merugikan hak dan karier mereka sebagai guru.

“Yang diprotes itu bukan soal dinonjobkan dari kepala sekolah, tapi soal dimutasi menjadi tenaga pendidik,” kata Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Dompu Ida Faridah kepada Lombok Post, Rabu (16/9).

Puluhan mantan kepsek kemudian mendatangi kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Dompu. Mereka berdialog dengan pihak dinas, IGI, PGRI, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Rabu (16/9).

Pertemuan tersebut juga melibatkan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) NTB Wirman Kasmayadi dan BPSDM NTB melalui rapat daring.

Baca Juga: Relawan SPPG Mengaku Dipecat Sepihak, BGN Diminta Turun Periksa Dapur MBG Desa Bara Dompu

Ida menjelaskan, persoalan muncul setelah status puluhan mantan kepsek dalam sistem pendataan kepegawaian tidak lagi terbaca sebagai guru. Mereka justru tercatat sebagai tenaga kependidikan atau tenaga administrasi. “Jadi begini, jam delapan tadi (kemarin) bersama 60-an kepala sekolah diundang Dikpora untuk hadir di aula Dikpora,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGTK NTB Wirman Kasmayadi meminta penjelasan mengenai kondisi di Dompu setelah persoalan mutasi dan pemberhentian kepala sekolah ramai diperbincangkan.

Sekretaris Disdikpora Dompu Muhammad Iksan kemudian menjelaskan kondisi data sekitar 62 mantan kepsek yang kini tidak aktif sebagai guru dalam sistem.

Mereka disebut terdata sebagai tenaga kependidikan atau tenaga administrasi. Kondisi tersebut membuat data mereka tidak dapat terkunci sebagai guru di sekolah tujuan.

Menurut penjelasan BPSDM NTB, sistem Ruang Sumber Daya Manusia Pendidikan Indonesia (RSDM) melakukan pendataan berdasarkan kondisi kebutuhan guru di sekolah.