Bupati Bima Ingatkan Kades Transparan Kelola Dana Desa: Setiap Rupiah Wajib Dipertanggungjawabkan
LombokPost–Bupati Bima Ady Mahyudi mengingatkan seluruh kepala desa di Kabupaten Bima agar mengelola anggaran desa secara transparan, tertib, dan bertanggung jawab.
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus sesuai regulasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bupati menegaskan, keberhasilan seorang kepala desa tidak cukup diukur dari banyaknya program atau kegiatan yang dilaksanakan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana amanah dijalankan dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Indikator keberhasilan seorang kepala desa tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari seberapa baik amanah dijalankan dan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Ady saat membuka Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dirangkaikan dengan kolaborasi dan kemitraan bersama Bank Dinar terkait Pembiayaan Usaha Tani serta Beragunan Emas (SI TANI) di Hotel Marina Inn, Kota Bima, Senin (26/10).
Karena itu, seluruh kepala desa diminta bekerja dengan target yang jelas, perencanaan terarah, serta hasil yang dapat diukur. Perubahan pola kerja tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan warga.
Ady juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
"Pengelolaan APBDes harus dilakukan secara tertib sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban," jelasnya.
Setiap penggunaan anggaran, lanjutnya, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, dana desa merupakan amanah masyarakat yang wajib dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
“Setiap rupiah uang desa adalah amanah masyarakat yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum,” pesannya.
Selain tata kelola keuangan, Ady menekankan pentingnya disiplin aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga," ujar Ady.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
