Perkuat Pencegahan Ekstremisme, Bakesbangpol Dompu Dorong Sinergi Lintas Daerah

LombokPost-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Dompu menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas pemerintahan dalam upaya mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE), yang melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB, kemarin.

Rakor tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) NTB Ary Yuda, perwakilan kepolisian Ipda Embun Hariadi, serta Kabid Irwasbang Kesbangpoldagri NTB I Made Adi.

Baca Juga: Festival Literasi Dompu 2026, Bupati Bambang Ajak Orang Tua Biasakan Anak Membaca

Kepala Bakesbangpol Dompu Zainal Afrodi mengatakan, penyusunan RAD PE di tingkat provinsi menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dan menyesuaikan program pencegahan ekstremisme berdasarkan kondisi serta karakteristik masing-masing daerah.

Menurut pria yang akrab disapa Dae Fery ini, keikutsertaan Dompu dalam rakor itu merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan dan program pencegahan ekstremisme antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Dompu menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan dan program pencegahan ekstremisme antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Ini sekaligus memperkuat peran perangkat daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah masing-masing," kata dia.

Dia menjelaskan, RAD PE yang disusun pemerintah provinsi nantinya menjadi rujukan bagi daerah dalam merancang sekaligus melaksanakan program pencegahan ekstremisme. "Dengan demikian, langkah penanganan yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah," jelas dia.

Dalam implementasinya, Bakesbangpol memiliki peran strategis menerjemahkan arah kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan konkret. Di antaranya melalui penguatan wawasan kebangsaan, peningkatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Selain persoalan ekstremisme, Dae Fery juga menyoroti sejumlah fenomena sosial di tengah masyarakat Dompu yang membutuhkan perhatian serius. Dua persoalan yang menjadi perhatiannya yakni aksi pemblokiran jalan dan kenakalan remaja.

Menurutnya, kedua persoalan tersebut perlu mendapat penanganan khusus melalui langkah pencegahan dan penanggulangan yang terarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait.