LombokPost-Iran merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan yang unik di dunia, karena menggabungkan unsur teokrasi (pemerintahan agama) dan struktur politik modern.
Meskipun rakyat memilih Presiden, anggota parlemen, dan anggota Assembly of Experts, kekuatan sesungguhnya tetap terletak pada Pemimpin Tertinggi dan struktur lembaga yang dibentuk untuk menjaga ideologi revolusi Islam.
Untuk pembaca yang ingin memahami bagaimana kekuasaan dijalankan di negara yang selama ini sering menjadi sorotan geopolitik global, berikut gambaran lengkapnya.
Dasar Hukum dan Konstitusi Iran
Sistem pemerintahan Iran secara resmi didasarkan pada Konstitusi Republik Islam Iran yang disahkan pada tahun 1979 pascarevolusi Islam dan diubah sedikit pada 1989.
Konstitusi ini menetapkan Iran sebagai republik Islam, di mana hukum negara dipengaruhi oleh tafsiran Syiah atas hukum Islam (Sharia).
Posisi tertinggi dalam hierarki negara adalah Supreme Leader (Pemimpin Tertinggi), sedangkan Presiden adalah kepala pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif sehari-hari di bawah pengawasan ketat Pemimpin Tertinggi.
Supreme Leader: Otoritas Terbesar di Iran
Supreme Leader adalah posisi paling berkuasa di Iran, lebih tinggi daripada Presiden maupun kepala lembaga negara lainnya. Supreme leader Iran terakhir adalah Ayatollah Ali Khameini, yang menjadi korban usai serangan bom dari Amerika-Israel.
Dalam konstitusi, Supreme Leader memiliki mandat:
- Menetapkan arah kebijakan nasional keseluruhan termasuk luar negeri dan keamanan.
- Menjadi pangkat tertinggi militer sebagai komandan tertinggi angkatan bersenjata.
- Mengangkat pejabat senior di lembaga seperti kepala yudikatif, komandan militer, dan anggota lembaga pengawas seperti Guardian Council.
- Mengawasi pelaksanaan hukum dan prinsip Islam di semua cabang pemerintahan.
Karena wewenangnya sangat luas, Pemimpin Tertinggi secara efektif memegang kekuasaan utama yang menentukan arah kebijakan Iran.
Presiden: Kepala Pemerintahan Terpilih Rakyat
Di bawah Supreme Leader, Iran memiliki Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu umum.
Presiden memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan domestik seperti ekonomi, sosial, layanan publik, serta hubungan luar negeri non-strategis.
Namun, penting dipahami bahwa meskipun Presiden dipilih secara demokratis, kekuasaannya tetap dibatasi oleh keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi.
Presiden tidak dapat mengambil keputusan strategis utama tanpa persetujuan sang Pemimpin Tertinggi.
Parlemen (Majles): Pengaruh Terbatas dalam Legislasi
Iran juga memiliki parlemen yang disebut Islamic Consultative Assembly atau Majles, yang terdiri dari sekitar 290 anggota yang dipilih rakyat.
Parlemen bertugas membuat undang-undang, menetapkan anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Namun, semua undang-undang yang disetujui oleh Majles harus diperiksa oleh Guardian Council sebelum dapat diberlakukan, memastikan konsistensi dengan konstitusi dan hukum Islam.
Guardian Council: Penjaga Hukum dan Ideologi
Guardian Council adalah lembaga penting yang memainkan peran besar dalam sistem pemerintahan Iran. Terdiri dari 12 anggota — enam ulama yang ditunjuk langsung oleh Supreme Leader dan enam ahli hukum yang direkomendasikan oleh kepala yudikatif (yang juga diangkat oleh Supreme Leader) — lembaga ini mempunyai wewenang:
- Menguji dan menyetujui calon pejabat apapun termasuk calon Presiden, anggota parlemen, hingga anggota Assembly of Experts.
- Menyaring undang-undang yang dihasilkan parlemen agar sesuai dengan konstitusi dan prinsip Islam. Jika tidak sesuai, undang-undang tersebut bisa ditolak atau dikembalikan untuk direvisi.
Peranan ini memberi Guardian Council pengaruh luas terhadap politik Iran secara keseluruhan.
Assembly of Experts: Penentu Pemimpin Tertinggi
Satu lagi lembaga penting yang sering tidak dikenal luas adalah Assembly of Experts (Majles-e Khebregan), yang beranggotakan puluhan ulama senior yang dipilih rakyat setelah disaring Guardian Council.
Tugas utama badan ini adalah memilih dan mengawasi Supreme Leader serta memiliki hak konstitusional untuk mencopotnya jika dianggap tidak lagi layak menjalankan tugas.
Meskipun secara teoritis memiliki kekuasaan besar, sampai kini lembaga ini belum pernah mengambil tindakan nyata untuk mencabut mandat Pemimpin Tertinggi.
Peran Lembaga Tambahan
Selain struktur di atas, terdapat juga Expediency Discernment Council, yang berfungsi sebagai mediator ketika terjadi perselisihan antara parlemen dan Guardian Council, serta sebagai penasihat kepada Pemimpin Tertinggi.
Editor : Akbar Sirinawa