LombokPost-Produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk NTB pada 2024 diperkirakan 827,81 ribu ton.
Jumlah ini mengalami penurunan 5,53 persen atau sebanyak 48,46 ribu ton, dibandingkan produksi 2023 lalu sebanyak 876,27 ribu ton.
Berdasarkan data BPS NTB per 1 November 2024, luas panen padi pada 2024 diperkirakan 280,03 ribu hektare. Jumlah produksi padinya sekitar 1,45 juta ton gabah kering giling (GKG).
Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, diperkirakan sebesar 827,81 ribu ton.
”Produksi padi yang diperkirakan sebesar 1,45 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 85,09 ribu ton GKG atau 5,53 persen dibandingkan produksi padi di 2023 yang sebesar 1,54 juta ton GKG,” ujar Kepala BPS NTB Wahyudin.
Produksi padi tertinggi di 2023 terjadi pada Maret sebesar 410,34 ribu ton GKG. Sedangkan produksi padi tertinggi di 2024 terjadi pada April sebesar 376,50 ribu ton GKG.
Untuk produksi padi paling rendah di 2023 terjadi pada Desember sebesar 28,76 ribu ton GKG. Kemudian pada 2024 terjadi di Januari sebesar 33,13 ribu ton GKG.
Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi di 2024, yakni Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur.
Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi paling rendah, yakni Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima.
Penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2024 terjadi di beberapa wilayah. Seperti Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan produksi padi, yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara
Luas panen padi pada 280,03 ribu hektare ini mengalami penurunan sebanyak 7,49 ribu hektare.
Turun 2,60 persen dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 287,51 ribu hektare.
Wakil Pimpinan Bulog NTB Musazdin Said mengatakan, penyerapan padi atau gabah Bulog saat ini memasuki pembelian untuk komersil saja.
Sebab harga gabah saat ini cukup tinggi, yakni sekitar Rp 8.000 per kilogram.
”Sudah di atas HPP kita. HPP kita itu Rp 7.400 per kilogram,” ujarnya.
Meski dilakukan penyerapan komersil, namun jumlahnya diakui Musa sangat kecil.
Penyerapan komersil tersebut disesuaikan Bulog NTB dengan pasar.
Pihaknya tidak melakukan penyetokan banyak lantaran gabah komersil ini dijual secara presale kepada mitra.
”Artinya beberapa mitra kita yang rutin dagang beras itu biasanya pesan dulu ke kita. Istilahnya kita adakan, simpankan, dan akan ditebus nanti akhir tahun,” terangnya.
”Seperti itulah model presale, itu komersil jatuhnya,” pungkasnya. (fer/r9)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
