HIPMI NTB Minta Program PEN Utamakan Pelaku UMKM

MATARAM-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) NTB mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Syawaluddin, Ketua DPD HIPMI NTB berharap penekanan pada program PEN ada pada pemberdayaan sektor UKM/IKM. Begitu pun dengan pelaku usaha yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

”Pemerintah harus jeli melihat potensi apa yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Pandangan kami, salah satu yang menjadi penguat tentu UKM/IKM ini,” katanya kepada Lombok Post, Senin (27/7/2020).

Efektivitas upaya penguatan UMKM diyakini akan berdampak pada kemampuan bertahan menghadapi resesi ekonomi. Belajar dari sejarah, krisis 1998 silam mampu dihadapi  dengan UMKM yang kuat.

”Ingat, kontribusi UKM terhadap PDB lebih dari 60 persen. Artinya, dengan pola yang bagus melalui PEN ini membantu UKM, kita bisa bertahan dan meng-cover diri dari resesi,” ujarnya.

Turut mendukung pemerintah menggerakkan ekonomi, HIPMI NTB bertekad mencetak 1.000 wirausaha baru. Langkah yang akan dilakukan adalah dengan memberikan konsesi dalam bentuk legalisasi gratis pada para pelaku UMKM yang baru dirintis.

”Saat ini kami sedang menginventarisir persoalannya akan seperti apa kedepan. Juga melakukan skema penyempurnaan program sebelum kami launching di masyarakat,” jelasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Aweng ini, pemerintah sudah banyak menggelontorkan anggaran untuk pelaku UMKM. Namun bantuan akan sia-sia jika mereka tidak punya legalitas untuk mengakses bantuan tersebut. Terlebih, modal yang dimiliki UMKM sangat terbatas. Belum tentu bisa dipakai untuk melegalisir usahanya.

”Dengan keluarnya legalitas tersebut, wirausaha yang mau kita bangun itu nyata, bukan UMKM abal-abal. Sehingga mereka bisa terdata resmi untuk bisa mengakses permodalan, maupun menerima manfaat stimulus yang diberikan pemerintah,” katanya.

Saat ini pihaknya juga masih mengkampanyekan agar pelaku usaha tetap konsisten mematuhi protokol kesehatan. ”Hipmi siap mendukung dan menyukseskan apapun program yang dilakukan pemerintah,” imbuhnya.

Terpisah, pengamat ekonomi M Firmansyah mengatakan, UMKM harus didorong untuk mampu bergerak pada sektor primer. Sebagai substitusi impor demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan usaha lokal menengah dan besar pun bisa digandeng untuk pemenuhannya.

”Kalau pemerintah fokus program PEN ini pada UMKM, biarpun gonjang-ganjing resesi ekononi di luar, tidak akan berdampak apapun pada Indonesia. Karena semua kebutuhan sudah bisa terpenuhi oleh UMKM,” kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. (eka/r9)