
LombokPost - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat sinergi dengan Disperindag NTB.
Sinergi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaku usaha NTB terhadap pemberlakuan program Wajib Halal.
BPJPH dan Disperindag NTB membahas peta jalan implementasi sertifikasi halal. Termasuk pelatihan penyelia halal serta optimalisasi layanan digital dalam proses pendaftaran sertifikasi.
Hal ini akan menjadi syarat mutlak bagi semua produk yang beredar di pasar.
Kepala Loka BPJPH NTB Lalu Isna Syamsuri menekankan, sinergi lintas sektor merupakan kunci untuk mempercepat proses sertifikasi. Terutama bagi produk makanan, minuman, serta hasil olahan IKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
"Penting bagi kita untuk memastikan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, khususnya di NTB, telah memenuhi amanat regulasi nasional terkait jaminan produk halal," tegasnya.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag NTB Lalu Afghan Muharor menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program ini. Pihaknya tidak memungkiri adanya tantangan nyata di lapangan.
Ada beberapa poin krusial yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya, masih banyak pelaku IKM yang belum memahami alur pendaftaran sertifikasi halal. Tidak hanya itu, masih adanya keterbatasan akses informasi di wilayah pelosok NTB turut disorot.
Disperindag menilai perlunya peningkatan kapasitas Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).
“Sinergi ini juga merumuskan strategi percepatan, termasuk pelatihan bagi penyelia halal dan optimalisasi layanan digital untuk memudahkan pendaftaran secara mandiri oleh pelaku usaha,” terangnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




