Ekosistem Koperasi Multipihak Dihajatkan untuk Penguataan Ekonomi
LombokPost – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut antusias terbitnya Peraturan Menteri Koperasi yang resmi mengadopsi sistem Koperasi Multipihak di Indonesia.
Model bisnis baru ini dinilai menjadi angin segar. Sekaligus solusi konkret atas stagnasi koperasi konvensional yang selama ini dinilai kurang berkembang.
Dalam pandangannya, Iqbal menyebut konsep koperasi multipihak sejatinya merupakan gagasan murni dari Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta.
Namun, praktik yang berjalan selama ini justru melenceng. Sebab menempatkan para pelaku usaha sejawat sebagai anggota dalam satu wadah yang sama.
Baca Juga: Targetkan 145 Ribu Penonton, ITDC dan Polda NTB Matangkan Pengamanan MotoGP Mandalika 2026
“Koperasi telur isinya produsen telur semua. Akhirnya mereka bikin koperasi sesama pesaingnya. Ini yang membuat koperasi tidak bisa tumbuh, bagaimana mungkin sesama pesaing berhimpun tanpa konflik kepentingan,” ujar Gubernur Iqbal.
Menengok kesuksesan di negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Swedia, dan Norwegia, Iqbal menjelaskan koperasi di sana tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia.
Itu karena mengintegrasikan seluruh rantai pasok ke dalam satu ekosistem.
Sebagai contoh di sektor perikanan, anggota koperasi tidak hanya terdiri dari nelayan.
Pemodal, pemilik kapal, Lembaga Keuangan/BPR, offtaker (pembeli siaga), pengelola pelelangan, pengepul, hingga pemilik restoran ikan duduk bersama sebagai anggota koperasi multipihak.
“Semua pihak dari hulu ke hilir berada dalam satu wadah,” katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
