LombokPost--Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Jatimbalinus) memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hingga awal September 2026, sebanyak 237 SPBU dikenai sanksi karena terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sanksi tersebut diberikan setelah Pertamina melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap lembaga penyalur di wilayah operasional Jatimbalinus.
Dari total 237 SPBU yang mendapat sanksi, sebanyak 105 berada di Bali, 98 di Jawa Timur, 31 di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan tiga SPBU di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika ditemukan laporan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan melalui pemantauan operasional SPBU serta evaluasi transaksi dan penyaluran BBM.
Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pembinaan terhadap lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional Jatimbalinus.
Pembinaan tersebut dilakukan untuk memastikan lembaga penyalur memenuhi standar pelayanan dan menjalankan penyaluran BBM sesuai ketentuan.
Pertamina menyebut pelanggaran yang ditemukan di SPBU cukup beragam. Di antaranya ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM bersubsidi, ketidakpatuhan terhadap ketentuan operasional, hingga persoalan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan.
Baca Juga: Pertamina Bantu Warga Sade Bangkit Pascakebakaran, Salurkan Kompor hingga Peralatan Rumah Tangga
Tindakan yang diberikan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran. Sanksi dapat berupa teguran atau surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
