Pemkab Lobar Tambah Dua Armada Damkar, Percepat Respons Kebakaran di Wilayah Rawan

Ini dilakukan untuk mempercepat waktu respons terhadap kejadian kebakaran, terutama di wilayah dengan risiko tinggi dan jangkauan geografis yang luas.

"Kehadiran armada baru ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran sekaligus menjawab keterbatasan sarana yang selama ini dihadapi petugas di lapangan," jelas Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini, Rabu (17/12). 

Bupati LAZ, sapaannya menegaskan, penambahan armada Damkar bukan sekadar pengadaan fasilitas, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.

Ia menilai kawasan permukiman padat serta daerah rawan bencana membutuhkan kesiapsiagaan yang lebih optimal.

"Dengan tambahan dua armada Damkar ini, kita berharap respons petugas bisa lebih cepat dan jangkauan pelayanan pemadaman kebakaran semakin luas," ujar Bupati LAZ.

Menurutnya, salah satu kendala utama selama ini adalah keterbatasan jumlah armada yang menyebabkan penanganan kebakaran kerap terlambat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota.

Karena itu, investasi pada sarana utama pemadam kebakaran dinilai sangat mendesak dan strategis.

Menariknya, Pemkab Lobar ke depan tidak lagi memprioritaskan pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar yang bersifat administratif. Pemerintah memilih pendekatan fungsional dengan menempatkan armada di titik-titik strategis yang lebih dekat dengan masyarakat.

"Kita fokus pada pelayanan cepat. Tidak harus selalu membangun UPT. Armada kita siagakan di kantor camat atau zona strategis per wilayah agar respons terhadap kebakaran lebih cepat,"tegasnya.

Dalam konsep ini, personel di kantor kecamatan akan dilibatkan saat kondisi darurat. Pola tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan membentuk struktur baru yang membutuhkan tambahan aparatur tetap dalam jumlah besar.

Selain itu, Pemkab Lobar juga tengah bersiap melakukan penyesuaian kelembagaan. Mulai 2026, Dinas Damkar akan bertransformasi menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), sesuai regulasi pemerintah pusat.

Perubahan ini akan memperluas tugas petugas hingga mencakup operasi penyelamatan non-kebakaran.

Bupati memastikan peningkatan beban kerja tersebut akan diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan personel. "Risiko kerja yang tinggi harus dibarengi dengan penghargaan yang layak. Skema peningkatan kesejahteraan sedang kita rumuskan sesuai beban tugas," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Lobar Suherman menyampaikan apresiasi atas terealisasinya penambahan armada yang telah lama diusulkan.

Ia mengungkapkan, masing-masing unit memiliki spesifikasi lengkap dengan nilai sekitar Rp 1,6 miliar. Sehingga total investasi mencapai lebih dari Rp 3,2 miliar.

"Ke depan, armada baru ini akan difokuskan untuk memperkuat layanan di wilayah yang sulit dijangkau, seperti Sekotong, Narmada, dan Lembar," jelasnya.

Sistem pos Damkar dinilai lebih fleksibel karena memungkinkan rotasi personel dan menjaga kesiapsiagaan secara merata.

Dengan strategi ini, Pemkab Lobar berharap kehadiran negara dalam situasi darurat semakin cepat dirasakan masyarakat, sekaligus mewujudkan Lombok Barat yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana kebakaran.