Dua Bulan Gaji Belum Cair, Kades Perampuan Desak Pemda Segera Bayar Hak Perangkat Desa
LombokPost – Memasuki pertengahan bulan Februari, keresahan melanda para aparatur desa di Kabupaten Lombok Barat. Menyusul, gaji atau Penghasilan Tetap (Siltap) bagi kepala desa maupun perangkat desa hingga saat ini belum juga dicairkan oleh pemerintah daerah.
"Janji sebelumnya akan dirapel, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Padahal, laporan operasional hingga administrasi di tingkat desa sudah kami tuntaskan," jelas Kepala Desa Perampuan HM Zubaidi kepada Lombok Post.
Sebagai kepala desa, dia mengaku sudah bekerja maksimal melayani warga. Bahkan dalam urusan pindah agama hingga penanganan pasca banjir, semua butuh biaya operasional. Namun, dia mengungkapkan kekecewaannya terkait keterlambatan yang sudah memasuki bulan kedua di awal tahun 2026 ini.
Menurutnya, alasan klasik mengenai kendala administrasi di awal tahun seharusnya tidak lagi menjadi penghambat, mengingat seluruh laporan pertanggungjawaban desa telah diselesaikan tepat waktu.
Zubaidi, sapaannya menjelaskan, kebutuhan di tingkat desa tidak bisa menunggu proses birokrasi yang berbelit di tingkat kabupaten. Selama gaji dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum cair, banyak perangkat desa yang terpaksa berutang untuk menutupi biaya hidup maupun kebutuhan operasional kantor.
Ia juga menyoroti adanya aturan baru terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang seringkali membingungkan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sendiri, sehingga berdampak pada keterlambatan verifikasi. Lebih lanjut, Zubaidi mempertanyakan tertahannya dana tersebut di perbankan.
Ia mengestimasi, jika total Siltap seluruh desa di Lombok Barat mencapai miliaran rupiah, maka penundaan pencairan selama berbulan-bulan tentu menimbulkan tanda tanya mengenai bunga bank dari dana yang mengendap tersebut.
"Kita bicara profesional. Kalau kami dituntut bekerja cepat, maka hak kami juga harus diberikan tepat waktu. Jangan sampai desa yang sudah tertib laporan harus menunggu desa lain yang belum selesai secara kolektif. Ini masalah perut dan semangat kerja perangkat kami di bawah," imbuhnya.
Para kepala desa berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi nyata dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut, agar pelayanan publik di tingkat desa tetap berjalan optimal tanpa dibayangi beban finansial perangkatnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
