Harga LPG Subsidi Bikin Menjerit, Mahasiswa Lobar Ingatkan Pemkab Beri Atensi Serius

LombokPost - Kelangkaan LPG 3 kilogram di wilayah Kabupaten Lombok Barat kian meresahkan. Apa yang awalnya dianggap sebagai kendala distribusi teknis biasa, kini menjadi beban ekonomi yang mencekik masyarakat kelas bawah.
”Kenaikan ini adalah tekanan langsung terhadap urat nadi ekonomi rakyat. Pemerintah daerah harus sadar bahwa setiap rupiah kenaikan gas melon berarti berkurangnya porsi makan di meja rakyat kecil,” ujar Ketua Komisariat STIS Darussalam Bermi Lombok Barat Rizal Noval Hidayat kepada Lombok Post, Selasa (5/5).
Di tengah klaim stabilisasi harga oleh otoritas terkait, realita di lapangan justru menunjukkan pemandangan kontras yang menyedihkan. Pantauan di sejumlah titik pangkalan dan pengecer menunjukkan harga gas bersubsidi ini telah melonjak drastis.
Dari harga normal di kisaran Rp 20 ribu, kini warga dipaksa merogoh kocek hingga Rp 27 ribu per tabung.
Bagi masyarakat ekonomi lemah di dapur-dapur sederhana Lombok Barat, kenaikan Rp 7 ribu bukanlah angka sepele. Ini adalah beban tambahan yang menggerus daya beli kebutuhan pokok lainnya.
Merespons krisis yang berlarut-larut tersebut. Dampak paling mematikan menghantam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
”Warung makan pinggiran, pedagang kaki lima, hingga industri rumahan di Lombok Barat kini berada di ambang gulung tikar. LPG subsidi adalah alat produksi utama mereka,” jelasnya.
Ketika pasokan langka dan harga tak terkendali, aktivitas usaha lumpuh. Narasi pemberdayaan UMKM yang selama ini didengungkan Pemerintah Kabupaten Pemkab Lobar terasa hambar dan jauh dari realitas pasar.
Mencuatnya dugaan praktik penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab memperlihatkan adanya lubang besar dalam sistem pengawasan. Padahal, secara legalitas, penyalahgunaan distribusi gas subsidi telah diatur dengan sanksi berat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Jika praktik lancung ini benar-benar terjadi dan terus dibiarkan, maka ini adalah bentuk kegagalan pengawasan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Aparat Penegak Hukum (APH) dan dinas terkait dituding terlalu pasif dan cenderung menunggu krisis membesar sebelum mengambil tindakan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




