LombokPost - Pemerintah Desa Kuripan menghadapi tantangan berat akibat pemangkasan alokasi dana desa yang signifikan dari pemerintah pusat.
Kebijakan program nasional ini berdampak langsung pada terhentinya kemampuan fiskal desa dalam membiayai proyek infrastruktur fisik secara mandiri.
Kades Kuripan Hasbi, mengungkapkan bahwa penurunan anggaran tahun ini mencapai angka yang sangat ekstrem.
Pihaknya kini harus mengelola keterbatasan ruang fiskal yang memaksa perubahan prioritas pembangunan di tingkat desa.
”Kita biasanya mengelola anggaran mencapai Rp 1,4 miliar rupiah, namun sekarang terpangkas drastis menjadi sekitar Rp 300 juta saja,"kata Hasbi.
Menghadapi kondisi tersebut, pemdes kini dituntut lebih aktif dalam menjalin koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah kabupaten.
Strategi jemput bola menjadi langkah krusial untuk memastikan kebutuhan warga tetap dapat terpenuhi melalui jalur pendanaan lain.
Optimalisasi hasil serapan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa maupun kecamatan menjadi tumpuan utama.
Langkah ini diharapkan mampu menutup celah pembiayaan infrastruktur yang sempat terhenti akibat minimnya anggaran desa.
”Kita tidak mungkin bisa membangun fisik hanya mengandalkan anggaran desa yang tersisa, sehingga hasil serapan dari Musrenbangdes maupun Musrenbang kecamatan menjadi andalan utama untuk meng-cover kebutuhan infrastruktur,” tegas Hasbi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
