
LombokPost - Pemkab Lobar mempercepat proses pemutakhiran data perlindungan sosial guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat membutuhkan.
Langkah konkret diwujudkan melalui pengalokasian honorarium khusus bagi para operator desa melalui APBDP.
”Untuk operator desa yang menangani data terpadu kesejahteraan sosial maupun administrasi kependudukan masing-masing dialokasikan honor Rp 300 ribu per orang secara rutin,” ujar Wabup Lobar Nurul Adha.
Kebijakan pemberian insentif finansial ini diharapkan mampu memacu semangat kerja aparatur desa agar memberikan respons lebih cepat dalam memperbarui data.
Pemda juga mengadopsi sistem digitalisasi perlindungan sosial dengan melibatkan seluruh aparatur sipil negara turun langsung mendata kepala keluarga.
”Setiap ASN nantinya akan mengampu sejumlah kepala keluarga untuk melakukan validasi menyeluruh mulai dari desil 1 hingga desil 10,” jelasnya.
Program kolaboratif bertajuk ASN Mengabdi ini ditargetkan meluncur secara resmi pada tanggal 1 Januari mendatang setelah tahap pemetaan wilayah rampung.
Hingga saat ini progres pemutakhiran data kelompok masyarakat miskin pada desil 1 sampai 5 telah mencakup sekitar 43 ribu kepala keluarga.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Lobar Arief Suryawirawan memastikan bantuan keuangan khusus (DKK) untuk 122 operator desa segera dicairkan bulan ini.
Baca Juga: Rp 36,11 Miliar Anggaran Desa Berdaya Transformatif Masuk Pos Bansos di APBD Perubahan 2026
Selain dukungan anggaran, pihaknya juga menggelar bimbingan teknis khusus bersama tim Kementerian Sosial bagi para operator desa yang baru bertugas.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





