LombokPost - Pelayanan RSUD Tripat Gerung mendapat sorotan dewan sejak hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. Pelayanan rumah sakit dinilai kurang maksimal kepada masyarakat. Hal ini disinyalir dampak tidak dilanjutkannya kontrak ratusan pegawai honorer saat rasionalisasi 31 Desember 2025 lalu.
Dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) yang terbatas seperti saat ini, manajemen rumah sakit berencana melakukan perekrutan kembali tenaga kerja.
"Benar, Insya Allah tanggal 1 April (dibuka lowongan perekrutan)," jelas Direktur RSUD Tripat dr Suriyadi kepada Lombok Post.
Akhir tahun 2025 lalu, sebanyak 200 lebih tenaga honorer di RSUD Tripat Gerung tidak dilanjutkan kontraknya mulai awal 2026. Kebijakan ini diambil menyusul berakhirnya masa kerja para tenaga honorer tersebut pada 31 Desember 2025 dan menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat.
Mereka yang tidak dilanjutkan kontraknya berasal dari kalangan tenaga kesehatan (nakes), tenaga teknis, hingga administrasi. Ditanya mengenai lowongan yang akan dibuka apakah sama jumlahnya dengan tenaga kontrak yang tak dilanjutkan beberapa waktu lalu, dr Suriyadi tak merincinya.
"Besok langsung dikonfirmasi saja ke bagian kepegawaian," jawabnya.
Diketahui, penghentian kontrak tenaga honorer akhir 2025 merupakan konsekuensi dari aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru di tahun 2026. Ditambah kondisi keuangan RSUD Tripat tahun lalu kurang bagus karena terdapat utang Rp 13 miliar ke pihak ketiga hingga terjadi penyesuaian jasa pelayanan (jaspel).
Kebijakan tidak dilanjutkannya kontrak para pegawai honor disebut bukan semata-mata keputusan internal rumah sakit. Melainkan bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk rumah sakit daerah.
Manajemen RSUD Tripat mengaku akan melihat secara detail pelayanan mana yang benar-benar membutuhkan tambahan tenaga.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Dr Syamsuariansyah mengatakan pihaknya telah turun Sidak pelayanan di RSUD pada hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran Rabu (25/3). Pihaknya menemukan sejumlah pelayanan justru semakin kurang bagus.
"Saya tidak tahu apakah ini karena dampak libur lebaran atau kondisi baru. Yang pasti bahwa hasil analisis saya, setelah melihat keadaan tadi, justru lebih buruk dari jumlah tenaga kesehatan di RSUD Gerung (dampak setelah pengurangan SDM, red)," tegasnya.
Ia mencontohkan hasil sidak bagian pelayanan penerimaan pasien rawat jalan, membeludak pada saat pendaftaran pasien. Dulu, di bagian ini ada petugas khusus yang melayani, tetapi karena dirumahkan akhirnya mereka berhenti dan yang bekerja adalah satpam.
Kemudian, pada bagian Farmasi, ketika pegawai masih komplet atau belum dirumahkan pun, pelayanan dianggap masih kurang. Kembali diperparah setelah dilakukan pengurangan pegawai, dari hasil wawancaranya ternyata pelayanan tambah menurun.
Ada juga keluhan masyarakat terkait lama antrean tindakan operasi di RS. Dampak dari tenaga anastesi di RSUD Tripat juga ternyata dirumahkan.
Jika ini dibiarkan maka tentu Pemkab ambil risiko terhadap keselamatan manusia, karena kebijakan yang dilakukan terlalu kaku. Padahal menurutnya, BLUD boleh merekrut tenaga kesehatan sendiri tanpa harus ketergantungan dari Pemkab. "Kalau BLUD berikan kewenangan khusus pada mereka untuk mengelola," tegasnya.
"Kami mendesak supaya RSUD Tripat merekrut tenaga kesehatan dan administrasi yang dibutuhkan pada pelayanan vital," tegasnya.
Editor : Akbar Sirinawa