
SELONG-Pembangunan hotel di atas tanah ulayat atau adat di Tampah Boleq, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru masih menjadi polemik. Hal itu setelah warga yang diwakili AMAN Lotim dan ALARM Jerowaru meminta pemerintah menegaskan keberadaan tanah adat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Lotim Mohammad Syukri menjelaskan telah menghubungi PT Temada untuk memperbarui izin sesuai permintaan bupati. Akan tetapi PT Temada tidak merasa harus memperbaruinya. "Karena memang izinnya masih ada," kata Syukri.
Diketahui, PT Temada merupakan perusahaan yang membuat izin mendirikan bangunan (IMB) hotel di kawasan pantai Desa Siriwe, Kecamatan Jerowaru. Kata Syukri, izin tersebut sudah dibuat sejak tahun 2016 lalu.
Dikatakan, jika mengikuti peraturan perizinan baru, IMB tidak ada batas berlakunya. Selama usaha masih berdiri, selama itu pula izin ada. Namun peraturan bupati mengatakan hal lain. Izin dinyatakan beku jika dalam enam bulan tidak terlihat aktivitas pembangunan.
Untuk hal itu, Syukri menjelaskan, aktivitas itu bisa dibuktikan dengan hanya membangun pembatas. Jadi selama ini PT Temada tidak memiliki persoalan dalam masalah izin. Itu juga yang memuluskan proses peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada Sabtu (19/1) lalu.
Sementara mengenai perkara pembangunan di atas tanah ulayat tersebut, Wakil Ketua DPRD Lotim H Daeng Paelori mengatakan, tidak ingin menyalahkan pemerintah. "Tapi permasalahan ini seharusnya bisa menjadi instropeksi pemkab. Terutama jika melihat iklim investasi di Lotim," kata Daeng.
Menurutnya, permasalahan pembangunan hotel di atas tanah adat bisa ditempuh melalui jalur hukum. Karena tidak mungkin tanah tersebut sebelumnya didapatkan pengusaha dari 'makhluk gaib'. "Itu kan jelas ada yang mengurus tanah tersebut," ujarnya. (tih/r7)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




