
TANJUNG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengendus rencana transaksi money politic jelang pemilu mendatang. Nilainya tidak main-main, mencapai Rp 400 juta untuk membeli 5 ribu suara. Namun, Bawaslu enggan membeberkan siapa pelakunya.
“Kami mendapat informasi ada oknum yang berani membayar Rp 400 juta untuk 5 ribu suara. Tentu ini (kalau terbukti) termasuk pelanggaran pemilu,” ungkap Ketua Bawaslu KLU Adi Purmanto, saat coffee morning bersama pers di Belly Kafe Garden, Tanjung, kemarin (8/4).
Oknum itu mematok harga Rp 25 ribu per suara. Namun mengenai siapa oknum tersebut, Adi tidak bersedia menyebutnya. “Kita menerima informasinya tadi malam, sehingga saya minta panwas kecamatan dan desa mengawasi secara ketat. Kita sudah mengantongi nama dan partainya,” sambungnya.
Pihaknya sudah berupaya mencari warga yang siap menjadi saksi. Namun sejauh ini belum ada yang bersedia memberikan keterangan. Berdasarkan ketentuan, Bawaslu memiliki dua hari untuk membuktikan praktik money politic.
“Jika dalam dua hari tidak ditemukan bukti formil dan materil, maka informasi tersebut secara otomatis tidak dilanjutkan,” tegasnya.
Selain itu, Bawaslu juga sudah menghimpun sejumlah barang bukti yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu oknum caleg. Misalnya, Adi menyebut, di Dapil I (Kecamatan Pemenang), Bawaslu mendapatkan baju dan uang yang dibagikan caleg.
Ia berharap masyarakat tidak takut dalam melaporkan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Begitu juga unsur media, ia mengharapkan media tidak sungkan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilajukan oknum caleg.
“Sekarang ini memang masyarakat masih takut melaporkan pelanggaran kampanye, padahal identitas pelapor dilindungi,” katanya. (fer/r4)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

