SELONG-Sebanyak 26 PPS di Lombok Timur dilaporkan melakukan dugaan Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) karena diduga tidak menempel C1. Laporan tersebut dilayangkan salah seorang caleg DPRD Provinsi Dapil 3 dari Partai Berkarya Moh Hazairin. "Surat sudah saya layangkan 24 April lalu," kata Hazairin kepada Lombok Post, kemarin (26/4).
Dalam surat tersebut, Hazairin menjelaskan PPS Desa Lenek Kali Bambang, Desa Lenek Pesiraman, dan Desa Lenek Daya yang sampai 19 April tidak menempel C1 sesuai ketentuan. Hal tersebut menurutnya merupakan pelanggaran. "Sesuai pasal 391 UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu," tandasnya.
Dalam lampiran suratnya, Hazairin juga menjelaskan, temuannya di 26 PPS yang didatangi dan tidak menempel C1 sampai 22 April. Sebanyak 26 PPS tersebut terdapat di sebagian besar Kecamatan wilayah Dapil 3. Di antaranya, Kecamatan Sambelia, Pringgabaya, Wanasaba, Sembalun, Suela, dan Lenek. "Saya jelas-jelas turun dan tidak melihat adanya C1," tegasnya.
Ketua Bawaslu Lotim Retno Sirnopati mengatakan, pihaknya sudah menerima surat laporan tersebut. "Dalam perkara seperti ini, kita akan mulai dari meminta keterangan dan klarifikasi dari PPS yang bersangkutan," kata Retno.
Ia menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan kepada KPU untuk mengingatkan TPS, dan PPS agar menempel C1 hologram yang telah di salin dari C1 plano. Adapun persoalan tidak tempelnya C1, kemungkinan ada beberapa potensi. Kata Retno, ada potensi salah tulis C1 yang menyebabkan petugas harus memperbaikinya.
Selanjutnya, meski sudah ditempel, C1 tersebut bisa saja hilang dari posisi semula. Kemungkinan-kemungkinan itulah yang nantinya kata Retno akan dimintai keterangan dari PPS bersangkutan. "Bisa juga keterlambatan itu dikarenakan data belum klir, jadi tidak berani ditempel," jelasnya.
Ia sendiri menegaskan akan mengatensi laporan tersebut. "Akan kita panggil PPS yang dilaporkan," pungkasnya. (tih/r5)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
