SK Pemecatan ASN Mantan Napi Korupsi Sudah Diteken Bupati

SELONG-ASN mantan napi korupsi di Lotim tak pernah berhenti menyuarakan harapannya. Sebagian dari mereka ada yang berangkat ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Sebagian lagi mencari celah dari pintu informasi ke informasi lainnya.

Hasbi, merupakan satu dari 16 ASN mantan napi korupsi yang ingin menyuarakan harapannya. Meski di injury time, Hasbi tetap pergi ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim. Tujuannya untuk menanyakan kepastian SK pemecatan dan honornya yang sudah tiga bulan distop untuk sementara. "Sudah tiga bulan honor tidak masuk," kata Hasbi kepada Lombok Post, kemarin (29/4).

Hasbi yang pada 2007 lalu tersandung kasus korupsi tukar guling tanah pecatu Kadus Gubuk Motong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, mengatakan ingin menyuarakan kebenaran. Menurutnya, posisinya sebagai Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa, Bagian Pemerintahan Desa, Sekda Lotim. Di pengadilan, ia terbukti menyalahgunakan wewenang jabatan dan dijerat hukuman 1,3 tahun di Lapas Mataram.

"Yang saya ingin pertanyakan, kasus saya ini kan hanya kesalahan administrasi. Apakah tidak ada pembedaan," ujarnya.

Ia menegaskan, ASN bernaung di bawah satu korps. Hal itu seharusnya memberikan kesempatan baginya, dan ASN mantan napi korupsi lainnya  untuk mendapatkan pembelaan. Setidaknya dari ASN sendiri. "Ketika kita ada masalah, seharusnya pemda tampil memberikan pembelaan hukum. Jangan dilepas begitu saja," pintanya.

Dengan langkah damai, Hasbi mengatakan, akan memperjuangkan statusnya sebagai ASN. Salah satu langkah yang dilakukan nantinya adalah melakukan PK. Kata Hasbi, dari sebelumnya, ia telah lama diminta untuk melakukan kasasi.

Kepala BKPSDM Lotim M Hairi mengatakan, SK pemecatan ASN mantan napi korupsi sudah jadi dan ditangani bupati. Hanya saja, kemarin (29/4), ia melakukan pembahasan dengan BKPSDM NTB yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mungkin waktu pengeluaran SK. "Ya, SK sudah jadi. Tapi untuk kepastian kita keluarkan sedang dibahas bersama," jelasnya.

Adapun untuk honor ASN mantan napi korupsi yang sempat diberhentikan sejak Januari 2019 lalu, kata Hairi akan diberikan atau dirapel. "Sudah ada kebijakan dari pusat. Honor yang distop akan diberikan. Itu dari bulan Januari sampai April ini,"  pungkasnya. (tih/r5)