TANJUNG-Sejumlah saksi dari tujuh parpol di TPS 3 dan 4 Dusun Sangiang, Kecamatan Kayangan, melaporkan dugaan kecurangan saat rekapitulasi suara di tingkat PPK ke Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) kemarin (3/5). Mereka meminta Bawaslu segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Ketujuh saksi parpol tersebut yakni dari PDIP, PPP, Demokrat, Berkarya, Nasdem, Gerindra, dan Golkar. Saksi PDIP Dian Gunardi menuturkan, kedatangan mereka untuk melaporkan sejumlah kasus yang mereka temukan saat pleno di tingkat kecamatan. Di antaranya dugaan kecurangan saat pleno TPS 3 dan TPS 4 Dusun Sangiang, Desa Slengen.
“Ada beberapa kasus yang kami laporkan. Di antaranya rekap suara tidak sah yang berbeda,” jelas Dian di kantor Bawaslu KLU.
Sebagai saksi parpol, dirinya dan keenam saksi lainnya meminta agar temuan tersebut dibuktikan saat pleno PPK. Akhirnya kotak suara di TPS tersebut dibuka. Di dalam kotak suara tersebut ternyata ditemukan beberapa suara yang tidak sah yang bercampur dengan suara sah.
Selain itu, mereka juga menemukan surat suara DPRD provinsi yang berada dalam kotak suara DPRD kabupaten. Menurutnya surat suara tersebut seharusnya dihitung sebagai surat suara tidak sah. Namun kenyataannya justru ditulis menjadi suara sah dalam C1.
Ia menambahkan, setelah melakukan penghitungan di TPS 3 dan TPS 4, mereka menemukan data yang tidak sinkron. Pihaknya khawatir di TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 pun akan terjadi hal yang sama.
“Makanya kami minta Bawaslu menindaklanjuti ini,” pungkasnya.
Saksi dari PPP Saiful Wathan mengatakan, selain di TPS 3 dan TPS 4 kasus serupa diduga juga terjadi di TPS 5. Sayangnya meraka tidak memiliki cukup bukti.
Ia menuturkan, di TPS 3 para saksi melihat kecurangan yang kasat mata. Sejumlah bukti kecurangan yang dikemukakan saksi meliputi, tidak sinkronnya jumlah pengguna hak suara dengan total suara sah dan tidak sah.
Saksi parpol diakuinya telah meminta kotak suara dibuka. Setelah dibuka, kemudian dicocokkan antara C1 Plano dan C1, namun tetap tidak sinkron.
"Baik PPK dan saksi menghitung suara ulang, ketika pleno di kecamatan. Sehingga dari hasil hitung ulang itu, banyak suara batal dari suara sah yang disahkan KPPS," katanya.
Setelah penghitung ulang digelar, diketahui komposisi perolehan suara berubah. Misalnya Demokrat yang awalnya mendapat 30 suara, berkurang menjadi 14 suara. Suara PAN juga berubah dari 280 menjadi 221.
Ada pula suara partai lain yang tercatat memperoleh suara, misalnya PKPI dan PBB masing-masing mendapat satu suara. Selain itu, suara batal bertambah dari 6 suara menjadi 42 suara. Diketahui pula adanya 2 surat suara untuk DPRD provinsi yang masuk ke kotak suara DPRD kabupaten.
"Sebelum penghitungan suara ulang, hanya dua partai yang dapat suara, yaitu PAN 280 dan Demokrat 30. Total suara harusnya 280, tetapi total suara sah justru sebanyak 282, belum ditambah 6 suara batal," tuturnya.
Ketua Bawaslu KLU Adi Purmanto mengatakan, laporan yang disampaikan sudah melebihi batas waktu yang tentukan undang undang. Artinya laporan itu sudah kedaluarsa sehingga tidak bisa ditindaklanjuti pihaknya.
“Namun kami tetap akan melakukan pengkajian dan hasil kajian itu nanti yang akan disampaikan,” tandasnya.
Sebelumnya, pihaknya sudah melayangkan surat balasan ke pelapor kaitannya dengan laporan itu. Karena hari libur, akhirnya hari ini pelapor diundang ke Bawaslu guna melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi.
Sebab di Bawaslu ada prosedur tata cara pelaporan yang harus diisi. Katanya, pelapor dan saksi sudah dimintai keterangan terkait laporan tersebut. Namun pihaknya belum bisa memutuskan seperti apa kelanjutan dari laporan itu.
“Terkait kelanjutannya kedepan, itu nanti akan kita kaji dulu seperti apa. Dari hasil kajian itulah yang akan kita sampaikan nanti kepada pelapor,” pungkasnya. (fer/r4)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!