SELONG-Ratusan warga Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga menggedor kantor desanya, kemarin (11/11). Mereka menuntut pemerintah desa dan kecamatan membatalkan pelantikan perangkat desa dan kepala kewilayahan. Warga menilai ada yang tidak beres dalam pengangkatan perangkat desa.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Desa Tebaban Mijhamuddin Alwi menerangkan, kekesalan warga sudah memuncak. Hal itu mengakibatkan mereka berunjuk rasa. Meminta dengan tegas pembatalan pelantikan tersebut.
Sebelumnya camat Suralaga sudah mengeluarkan surat rekomendasi penolakan hasil tes perangkat desa. Dan itu diumumkan di masjid. “Ini diketahui oleh semua masyarakat. Lalu mengapa kok tiba-tiba ada pelantikan,” kata Alwi kepada Lombok Post.
Ia menerangkan, surat rekomendasi penolakan tersebut dikeluarkan oleh camat berdasarkan surat penolakan yang dilakukan warga. Kata Alwi, surat penolakan warga itu cukup kuat sehingga camat mengeluarkan rekomendasi penolakan.
Dalam aksi tersebut, pihaknya justru mempertanyakan fungsi surat rekomendasi penolakan yang dikeluarkan camat. Bagaimana bisa surat tersebut bisa hilang dan tiba-tiba saja pihak desa melakukan pelantikan. Pihaknya juga menuntut dilakukan tes ulang. “Tes yang sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Salah seorang peserta tes pengangkatan perangkat Desa Tebaban yang tak diloloskan Fathul Arifin menegaskan gerakan tersebut murni dari masyarakat. Ia mengatakan, sebenarnya masyarakat sudah berulang kali melakukan mediasi. Akan tetapi setiap kali dikumpulkan camat, panitia seleksi tak mau datang. “Sekdesnya juga selalu menghilang. Selalu ada halangan kalau kita mediasi,” terang Arifin.
Menurutnya, jika panitia berani bersumpah atas proses yang dilakukannya dengan benar, maka mereka akan menerima hasil tes dengan legowo. “Tapi kami minta mereka bersumpah, mereka tidak berani. Itu saja yang kami minta,” tegasnya.
Memang ada beberapa kejanggalan dalam proses tes seleksi perangkat Desa Tebaban. Arifin mengatakan, dalam aturan, yang terlibat dalam kepanitiaan semestinya ada dari salah satu tokoh masyarakat. “Ini tidak ada perwakilan tokoh masyarakat. Seolah-olah mereka saja yang ada di sana. Mereka yang buat tes, mereka yang ikut dan jawab sendiri,” katanya.
Sementara itu, Camat Suralaga Iskandar Zulkarnaen membenarkan adanya surat penolakan hasil seleksi perangkat desa. Dalam surat tersebut, ada dua rekomendasi yang diminta warga. Pertama dilakukan seleksi ulang, kedua dilakukan sumpah. “Dalam perjalanannya, opsi kedua ini yang ditempuh panitia,” kata Iskandar.
Panitia telah membuat pernyataan sumpah di atas hitam putih. Kata Iskandar, akan tetapi warga yang menolak hasil seleksi ternyata meminta sumpah tersebut dilakukan bukan saja dengan cara tertulis, namun juga diikrarkan.
Ia menerangkan, sumpah dihadapan masyarakat yang diikrarkan belum bisa dilakukan. Hal itu disebabkan oleh panitia seleksi yang berjumlah tujuh orang belum lengkap. “Selanjutnya persoalan ini akan dimediasi polres besok pagi (hari ini, red),” jelasnya. (tih/r5)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
