Ayo, Tinggalkan Cara Lama!

MATARAM-Permasalahan dan kerusakan hutan di NTB, tak kunjung ada solusi. Berbagai program yang dilakukan, belum juga menjawab persoalan tersebut.

“Pemda di NTB masih berorientasi pada maksimasi input,” kata Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB Prof Hariadi Kartodihardjo, kemarin.

Hal itu ia sampaikan disela-sela kegiatan bedah buku “Merangkai Stanza, Lagu Kebangsaan”. Mengangkat tema, kado kecil dari rimbawan muda untuk NTB Gemilang. “Orang hanya fokus pada anggaran terserap, kalau realisasi besar, apa permasalahan ini selesai?” terangnya.

Dirinya menekankan, pemerintah harus meninggalkan budaya tersebut. Saat OPD atau instansi lemah, jangan dibiasakan menambah anggaran operasional. “Belum tentu kuat ya, tergantung bagaimana memanfaatkan anggaran itu, pintar-pintar kelola saja,” jelasnya.

Selain itu, dalam mencari solusi, pemerintah harus meninggalkan cara lama. Menerima laporan. Tidak meninjau ke lapangan. “Sebagai birokrat, harus tahu lapangannya dulu secara klir dan nyata,” tegasnya.

Maka dalam menentukan program kegiatan, harus bersifat parsitipatif. Bukan solutif sementara. “Ujung-ujungnya tanam jagung jadi solusi kesejahteraan, padahal belum tentu juga,” kata Hariadi.

Begitu juga reboisasi. Harus memastikan lokasi menanam, yang diharapkan bisa menjadi hutan, dalam kurun waktu lima tahun ke atas. Maka, di sinilah pentingnya peran serta masyarakat. “Jangan sampai sudah ditanam, lalu ditinggalkan, nanti malah nggak ada bekas,” ujarnya.

Sehingga dalam buku itu, menjadi pemerintah yang realistis atau nyata itu sangat penting. Sehingga, pemimpin harus memiliki pengetahuan pengelolaan. “Yang saya ulas, birokrat harus punya cara pikir, dari sini, bisa menentukan program yang benar-benar terarah,” jelasnya.

Hariadi memang sengaja membedah buku, bukan dari aspek teknis, namun lebih kepada korupsi dan tata kelola birokrasi. Permasalahan umum yang sering ditemui, dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

“Karena jangan lupa juga, apapun program pemerintah, harus ada keterbukaan informasi, agar masyarakat juga terlibat dan mengawasi,” tandasnya.

Dosen Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Unram Budhy Setiawan menegaskan, sampai saat ini, pemerintah belum mampu menganilisis, apa permasalahan utama hutan NTB. “Akibatnyam hingga sekarang belum tertangani dengan baik,” terangnya.

Akademisi khawatir, jika pengelolaan hutan, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, maka akan berujung pada kerusakan. “Kita tentu saja khawatir, sekarang saja, saat hujan, terjadi banjir, dan kemarau benar-benar kekeringan,” kata Budhy.

Sehingga pembahasan buku milik Prof Hariadi Kartodihardjo, yang mencoba menguraikan fakta-fakta di lapangan, ternyata banyak pemda yang keliru menentukan permasalahan. “Intervensi kebijakan daerah, jadinya tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya.

Budhy berharap, diskusi mengenai hal ini, bisa lebih diintensifkan. Apalagi, dengan keikutsertaan mahasiswa. Agar bisa berfikir kritis, melihat kondisi baik dan buruk hutan di daerah. “Anak-anak muda ini sebagai pengawal pembangunan, harus dilibatkan,” tandasnya. (yun/r3)