Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jaksa Pastikan Hadiri Sidang Praperadilan Tersangka Gratifikasi Dewan

H
Penulis: Harli Arl❯

Zulkifli Said
Zulkifli Said


Advertisement

LombokPost - Sidang praperadilan tersangka kasus gratifikasi DPRD NTB untuk pemohon Indra Jaya Usman dan Hamdan Kasim ditunda pekan lalu. Alasannya, pihak dari termohon atau Kejati NTB tidak hadir dalam sidang tersebut. 

Rencananya, sidang praperadilan akan dilanjutkan, hari ini (Selasa, 16/12). Tim dari Kejati NTB memastikan diri akan hadir pada sidang tersebut. "Besok ini pasti kami hadir," kata Aspidsus Kejati NTB Zulkifli Said.

Kejati NTB absen menghadiri sidang bukan tanpa alasan. Pertama, melakukan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). "Selain itu juga tim dari jaksa ada yang turun ke Samota terkait kasus pengadaan lahan MXGP itu," ujarnya.

Kegiatan yang padat membuat tim dari Kejati NTB tidak bisa menghadiri sidang praperadilan yang dimohonkan tersangka. "Kami juga kemarin masih siapkan jawaban atas memori permohonan PP-nya (praperadilan)," ungkapnya.

Saat ini jaksa sudah siap dengan memori jawabannya. Tinggal nanti dibacakan pada saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. "Jawaban kami sudah siap. Nanti pasti kami hadir," tegasnya.

Advertisement

Tidak hanya pada sidang praperadilan untuk tersangka Indra Jaya Usman dan Hamdan Kasim bakal hadir, jaksa juga berjanji akan menghadiri praperadilan tersangka M Nashib Ikroman. Sidangnya dijadwalkan berlangsung, Kamis (18/12). "Semua sidang PP yang berlangsung pekan ini kita hadir," kata dia. 

Sementara itu, terkait dengan berkas penyidikan untuk para tersangka masih berproses. "Sekarang sedang disusun," terangnya. 

Diketahui, tiga anggota dewan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi DPRD NTB. Mereka bertindak sebagai pemberi gratifikasi. 

Jumlah uang yang diberikan ke sejumlah anggota dewan bervariasi, mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 300 juta. Totalnya, jaksa sudah menyita uang gratifikasi Rp 2 miliar lebih. 

Tiga tersangka dijerat pasal 5 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Direktur Operasional PT AMGM Bersaksi di Pengadilan, Ngaku Berikan Uang ke Oknum Polisi

Direktur Operasional PT AMGM Bersaksi di Pengadilan, Ngaku Berikan Uang ke Oknum Polisi

Direktur Operasional PT Air Minum Giri Menang (AMGM) Dadi Rahman bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram, Rabu (4/11). Dia bersak

Wali Kota Bima Pasang "Pagar" Integritas, Cegah ASN Terjerat Korupsi hingga Pungli

Wali Kota Bima Pasang "Pagar" Integritas, Cegah ASN Terjerat Korupsi hingga Pungli

Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin menerbitkan empat surat edaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memperketat pengawasan

Bongkar Suap HGB Summarecon, KPK Sita ''Pelicin'' Rp 106 Miliar, 8 Tersangka Ditahan

Bongkar Suap HGB Summarecon, KPK Sita ''Pelicin'' Rp 106 Miliar, 8 Tersangka Ditahan

KPK menetapkan delapan tersangka dalam OTT dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan ATR/BPN dengan barang bukti sekitar Rp106,3 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer