Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jaksa Agendakan Panggil Sejumlah Saksi Dugaan Korupsi DAK Dikbud NTB 2024

H
Penulis: Harli Arl❯

Aspidsus Kejati NTB Zulkifli Said memberikan keterangan terkait kasus gratifikasi DPRD NTB.
Aspidsus Kejati NTB Zulkifli Said memberikan keterangan terkait kasus gratifikasi DPRD NTB.


Advertisement

LombokPost-Kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih didalami. Penyelidik Kejati NTB akan memeriksa sejumlah saksi.

”Iya, kita sudah agendakan panggilan pemeriksaan,” kata Aspidsus Kejati NTB Zulkifli Said.

Terkait dengan jadwal pemeriksaannya, dia enggan membocorkan. ”Nanti saja ya,” cetusnya.

Advertisement

Saat ini, penyelidik masih fokus juga menyelesaikan berkas penyidikan korupsi pengadaan lahan MXGP di Samota Sumbawa dan gratifikasi DPRD NTB.

Ada juga kasus lain yang masih belum sampai pada penetapan tersangka, yaitu kasus dugaan korupsi penyertaan modal PT Gerbang NTB Emas (GNE).

”Satu-satu kita selesaikan dulu. Pasti kasus itu (DAK Dikbud NTB) kita dalami dulu,” ujarnya.

Dia menegaskan, proses hukum di kejaksaan dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis fakta hukum.

Setiap pihak yang terbukti terlibat, baik pejabat maupun kalangan swasta akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita selesaikan (perkara) yang sebelumnya," ucapnya.

Perkembangan terakhir, kasus DAK Dikbud NTB 2024 masih berjalan di tahap penyelidikan.

Jaksa fokus pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

Kajati NTB Wahyudi menegaskan, kasus tersebut masuk dalam prioritas yang akan diselesaikan. Dia akan meningkatkan kinerja kejaksaan seperti di era kepemimpinan Enen Saribanon.

"Ya, kita tingkatkan. Jadi, kita evaluasi sejauh mana (progres penanganan). Semua perkara. Semua yang memang bisa kita laksanakan (selesaikan)," tegasnya.

Kasus ini sempat menjadi sorotan publik. Apalagi ketika Kejati NTB mendapatkan bantuan anggaran untuk rehabilitasi 33 rumah dinas.

Namun, Wahyudi menegaskan bantuan tersebut tidak mempengaruhi penanganan perkara.

Diketahui, kasus ini muncul karena ada dugaan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov NTB memungut 10-15 persen fee proyek dari para kontraktor.

Oknum pejabat Pemprov NTB itu melalui orang-orang terdekatnya kemudian menampung uang tersebut di sebuah perusahaan inisial PT TT.

Dia rencananya akan menggunakan fee tersebut untuk kepentingan tampil pada Pilkada 2024 lalu. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dugaan Korupsi KONI Sumbawa Barat Diadukan ke Kejati NTB

Dugaan Korupsi KONI Sumbawa Barat Diadukan ke Kejati NTB

Pengelolaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB

Kejati NTB Beri Bocoran Kerugian Negara Kasus Korupsi Dana Banper LSMC 2023

Kejati NTB Beri Bocoran Kerugian Negara Kasus Korupsi Dana Banper LSMC 2023

Penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan pemerintah (Banper) event Lombok Sumbawa Motocross Competition (LSMC) tahun 2023

Kejati NTB Setop Penyidikan Kasus Korupsi Penyertaan Modal PT GNE, Ini Alasannya!

Kejati NTB Setop Penyidikan Kasus Korupsi Penyertaan Modal PT GNE, Ini Alasannya!

Kejati NTB menghentikan penyidikan dugaan korupsi penyertaan modal Pemprov NTB terhadap PT Gerbang NTB Emas (GNE).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer