Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gedung LCC Dilelang, Jaksa Akan Kasasi terkait Putusan Banding Kasus LCC

H
Penulis: Harli Arl❯

PENYITAAN: Jaksa memasang plang penyitaan lahan dan gedung LCC di Gerimak, Narmada, Lobar, beberapa waktu lalu. 
PENYITAAN: Jaksa memasang plang penyitaan lahan dan gedung LCC di Gerimak, Narmada, Lobar, beberapa waktu lalu. 


Advertisement

 

LombokPost - Hakim banding telah memutus satu terdakwa kasus korupsi pengelolaan lahan Lombok City Center (LCC), yakni Lalu Azril Sopandi. Namun, dalam amar putusan tersebut, upaya jaksa untuk mengeksekusi seluruh aset yang berada di atas lahan LCC seluas 4,8 hektare belum tercapai. Hakim banding menetapkan gedung LCC tersebut dilelang Bank Sinarmas. 

Untuk itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukan kasasi. "Kemungkinan besar akan kasasi," kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputra. 

Sejak awal, JPU juga turut melayangkan banding agar gedung mall LCC bisa disita. Selanjutnya, diserahkan ke Pemkab Lombok Barat (Lobar). "Kalau putusannya lahannya saja ke Pemkab Lobar, tentu ada ketimpangan dengan fakta persidangan," ujarnya. 

Gedung LCC tersebut dibangun atas dasar pinjaman yang dilakukan PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS). Total pinjaman yang didapatkan perusahaan itu Rp 386 miliar. 

Advertisement

PT BPS tersebut bisa mendapatkan jaminan tersebut dikarenakan aset Pemkab Lobar yang sudah dilepas ke PT Tripat dijadikan sebagai agunan. Tanpa ada agunan tersebut pinjaman PT BPS juga akan ditolak. "Adanya gedung mall LCC itu juga dibangun dari kredit yang diterima PT Bliss," ungkapnya. 

Seharusnya, aset berupa tanah dan bangunan itu harus disita negara dan dikembalikan lagi ke Pemkab Lobar. Sehingga tujuan dari pemulihan aset yang dilakukan JPU selama ini dapat terpenuhi semuanya. "Tidak hanya tanah saja yang dieksekusi. Kalau tanah kan sudah jelas, sertifikat sudah kita sita dan kembalikan ke Pemkab Lobar," jelasnya.

Dalam amar putusan, tersebut hakim Pengadilan Tinggi (PT) NTB juga telah menambah hukuman mantan Direktur PT Tripat. Awalnya dia divonis empat tahun di tingkat peradilan pertama, kini bertambah menjadi enam tahun penjara. "Kalau yang itu no comment," ujarnya.

Efrien mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima berkas putusan banding lengkap. Untuk itu, nantinya tim dari JPU akan melakukan telaahan terlebih dahulu. "Kita tunggu hasil telaahannya nanti," kata dia. 

Dalam perkara tersebut, tidak hanya Azril yang terjerat. Melainkan juga mantan Bupati Lobar Zaini Arony dan mantan Direktur PT BPS Isabel Tanihaha. Vonis dua terdakwa tersebut belum dibacakan hakim banding.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dugaan Korupsi KONI Sumbawa Barat Diadukan ke Kejati NTB

Dugaan Korupsi KONI Sumbawa Barat Diadukan ke Kejati NTB

Pengelolaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB

Kejati NTB Beri Bocoran Kerugian Negara Kasus Korupsi Dana Banper LSMC 2023

Kejati NTB Beri Bocoran Kerugian Negara Kasus Korupsi Dana Banper LSMC 2023

Penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan pemerintah (Banper) event Lombok Sumbawa Motocross Competition (LSMC) tahun 2023

Kejati NTB Setop Penyidikan Kasus Korupsi Penyertaan Modal PT GNE, Ini Alasannya!

Kejati NTB Setop Penyidikan Kasus Korupsi Penyertaan Modal PT GNE, Ini Alasannya!

Kejati NTB menghentikan penyidikan dugaan korupsi penyertaan modal Pemprov NTB terhadap PT Gerbang NTB Emas (GNE).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer