Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jaksa Usut Dana Hibah KONI Lombok Tengah

H
Penulis: Harli Arl❯

I Made Juri Imanu
I Made Juri Imanu


Advertisement

LombokPost-Penggunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Tengah (Loteng) diduga bermasalah. Kini pengelolaan anggaran tersebut mulai diusut Kejari Loteng. 

"Ya, benar ada kami tangani dugaan korupsi dana KONI Loteng," kata Kasi Intelijen Kejari Loteng I Made Juri Imanu, kemarin (8/12).

Dana hibah KONI Loteng tersebut yang diusut adalah penggunaan tahun 2021-2023. "Kasus ini masih proses lidik," jelasnya. 

Dalam proses penyelidikan, jaksa masih mengumpulkan data dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Namun, sampai saat ini pihaknya enggan membocorkan siapa saja yang sudah diklarifikasi. "Tidak tahu siapa saja yang sudah dipanggil," ujarnya. 

Begitu juga saat disinggung mengenai apakah jaksa sudah menemukan adanya perbuatan melawan hukum pada kasus tersebut, Made Juri memilih irit bicara.

Advertisement

"Ini kan masih lidik. Nanti kita sampaikan seperti apa perkembangannya," kata dia. 

Diketahui, jaksa menerima laporan dari masyarakat pada Mei 2025 lalu. Saat itu, Kajari Loteng masih dijabat Nurintan MNO Sirait. 

Pada laporan tersebut, dugaan korupsi muncul terkait pengelolaan anggaran pada pengurus KONI Loteng periode 2021 hingga 2023. Pada penggunaan dana KONI Loteng tersebut juga sempat menjadi temuan Inspektorat Loteng. 

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat itu disebutkan adanya penggunaan anggaran Rp 100 juta untuk satu tahun pengurusan KONI. Temuan tersebut muncul dari penggunaan anggaran yang tidak memiliki laporan pertanggungjawaban.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kejari Loteng Pastikan Hak Anak Terpenuhi, Kasus Kebakaran Fatal di Ponpes Loteng

Kejari Loteng Pastikan Hak Anak Terpenuhi, Kasus Kebakaran Fatal di Ponpes Loteng

Kejari Loteng melaksanakan proses Tahap II berupa penyerahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berinisial MR beserta barang bukti

Hakim Vonis Pimpinan Ponpes di Lombok Tengah 14 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Restitusi Rp 111 Juta

Hakim Vonis Pimpinan Ponpes di Lombok Tengah 14 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Restitusi Rp 111 Juta

Selain sanksi pidana, terdakwa pimpinan ponpes MTF diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 111.440.000.

Kejari Loteng Tegaskan Kelola BOSP Harus Transparan

Kejari Loteng Tegaskan Kelola BOSP Harus Transparan

Jaksa mewanti-wanti seluruh kepala sekolah, bendahara, dan operator SMA/SMK agar transparan serta akuntabel dalam mengelola dana BOSP

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer